Berita UtamaNasionalPolitikSultra

Politik Luar Negeri dan “PR” Ekonomi, Sentilan Kritis Ganjar Pranowo di Kendari

56
×

Politik Luar Negeri dan “PR” Ekonomi, Sentilan Kritis Ganjar Pranowo di Kendari

Sebarkan artikel ini
Politik Luar Negeri dan "PR" Ekonomi, Sentilan Kritis Ganjar Pranowo di Kendari
Ganjar Pranowo

KENDARI, TEGAS.CO โ€“ Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan keras mengenai arah kebijakan nasional saat ini.

Dalam agenda konsolidasi internal PDI Perjuangan di Kota Kendari, Ganjar menyoroti dua isu gawat, efektivitas diplomasi internasional dan mitigasi dampak ekonomi bagi masyarakat bawah.

Ganjar menekankan, pemerintah harus bergerak lebih gesit merespons fluktuasi indeks industri.

Baginya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan harus dirasakan nyata melalui keberanian pemerintah melakukan refocusing prioritas anggaran.

Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘

“Budget kita mesti ada reprioritas. Dalam konteks politik internasional, kita harus lebih proaktif memerankan diplomat-diplomat kita agar kita bisa mendapatkan yang terbaik bagi kepentingan nasional,” ujar Ganjar dengan nada tegas.

Kritik tersebut menyasar pada efektivitas diplomasi Indonesia di kancah global.

Ganjar menegaskan, politik luar negeri tidak boleh hanya sekadar eksis atau hadir di forum-forum dunia.

Diplomat Indonesia wajib berorientasi penuh pada kepentingan ekonomi dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam pusaran konflik maupun persaingan ekonomi global.

Selain masalah diplomasi, Ganjar juga menyoroti kerentanan sistem ketahanan nasional terhadap krisis global.

Ia mendesak pemerintah untuk memiliki skenario cadangan yang matang guna melindungi “urusan dapur” rakyat.

“Mesti dibuat Plan B, Plan C, agar setidaknya ketahanan energi kita bagus dan tidak akan mengganggu sistem transportasi kita, kenaikan harga bahan pokok, dan seterusnya,” tambahnya.

Pernyataan ini menjadi “sentilan” keras agar pemerintah lebih serius memitigasi dampak krisis global.

Ketergantungan pada satu skenario kebijakan dianggap berisiko tinggi memicu inflasi, terutama pada sektor transportasi dan harga pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di Sulawesi Tenggara.

PUBLISHER: MAS’UD