KENDARI, TEGAS.CO – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muh. Saenuddin, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas instansi guna membahas ketahanan pangan dan menyahuti aspirasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, dua isu krusial menjadi sorotan tajam yakni, ketergantungan pasokan pangan dari Sulawesi Selatan serta lemahnya kinerja tenaga penyuluh lapangan.
Andi Muh. Saenuddin mengungkapkan, Sultra hingga kini belum mampu mandiri dan masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah tetangga, khususnya Sulawesi Selatan. Padahal, potensi lahan dan sumber daya lokal sangat melimpah.
“Aspirasi dari adik-adik mahasiswa adalah bagaimana kita memutus rantai pasok dari Sulsel. Namun, kita harus akui saat ini hal itu belum bisa dilakukan sepenuhnya karena kita masih dalam proses penguatan internal,” ujar Andi Saenuddin di hadapan jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dan peserta RDP.
Selain masalah distribusi, Andi Saenuddin mengkritik keras efektivitas tenaga penyuluh lapangan di sektor pertanian dan peternakan.
Ia menerima laporan, kehadiran pemerintah di tingkat desa hampir tidak dirasakan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Kolaka Raya dan Kecamatan Mowewe.
Saat petani atau peternak membutuhkan bantuan teknis, petugas seringkali tidak berada di tempat atau bahkan tidak dikenal oleh warga setempat.
Lemahnya koordinasi ini menghambat terciptanya ekosistem pangan yang tangguh.
Anggota DPRD Sultra lainnya, Muh. Mutashim Saifullah turut menekankan pentingnya peran akademisi dan mahasiswa dalam menciptakan inovasi ekonomi.
Ia mendorong agar Sultra meniru model industri hilir luar negeri untuk sektor pakan ternak.
“Status mahasiswa adalah hak istimewa untuk berinovasi. Kami akan terus mendorong mitra pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi-inovasi tersebut,” tegas Mutashim.
Namun, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra membeberkan kendala klasik yang mereka hadapi.
Akibat sistem desentralisasi pihaknya mengaku sulit mendapatkan laporan berkala dari tingkat kabupaten dan harus bergantung pada data BPS yang bersifat temporal.
Dalam RDP tersebut, terungkap fakta menarik mengenai kebutuhan pasar lokal yakni, Kebutuhan Telur Mencapai 3.000 butir per hari hanya untuk program di SPPG.
Kebutuhan sebesar itu seharusnya dipasok oleh peternak lokal Sultra, bukan didatangkan dari luar.
Dewan meminta Dinas terkait segera menyusun roadmap (peta jalan) yang jelas mengenai target produksi dan kebutuhan pasar.
“Alangkah sejahteranya Sultra jika semua kebutuhan pangan berasal dari hasil bumi kita sendiri,” anggota dewan, Hj, Harmawati
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Biro Kesra, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Perwakilan GMNI Kendari
PUBLISHER: MAS’UD