tegas.co., BAUBAU, SULTRA – Dinas Sosial kota Baubau akan menyalurkan Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 5.601 Keluarga penerima manfaat (KPM) di kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu diungkapkan Kabid Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Hasruddin Mukmin kepada awak tegas.co, Senin (21/1/19).
“Bahwa program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat ini pada 2019 akan disalurkan pada empat tahap, namun menunggu informasi dari pusat,”ungkap Hasruddin Mukmin.
Dirinya menyampaikan, informasi terakhir pada akhir Januari ini sudah tersalurkan untuk tahap awal. “Ada 5.601 KPM, tersebar di 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan di kota Baubau,”paparnya.
Untuk kuota KPM terbanyak sekitar ratusan itu berada di Kelurahan Bataraguru, Katobengke dan Kadolomoko. Namun ada juga hanya 14 orang di kelurahan Wale.
Selain itu, untuk prosedur penerimaan PKH, menurutnya, itu berdasarkan basis data terpadu (BDT) yang dimiliki Kemensos berasal dari kelurahan yang ada di setiap RT/RW dalam wilayah Kota Baubau.
“Kami di Dinsos hanya menindaklanjuti dari data BDT tersebut, data BDT itu sendiri merupakan update dari data BPS 2011 lalu,”sebutnya.
Kata dia, pihaknya memiliki 26 orang pendamping untuk 43 kelurahan yang akan aktif kontrol agar penerima PKH ini tepat sasaran kepada KPM.
“Apabila ada KPM yang tidak sesuai kriteria akan mendapatkan sanksi dan penonaktifan keanggotaan dari pendamping di masing-masing Kelurahan,”katanya.
Menutup wawancara, Ketua PPKH Baubau ini mengakui dan berterima kasih atas seluruh kinerja yang sangat baik dan telah dilakukan oleh pendamping atau anggota PPKH (Pelaksana program keluarga harapan) di setiap kelurahan yang sangat aktif mengontrol dan memberdayakan masyarakat penerima PKH, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, koordinator PKH kota Baubau, Mei Dwiyanti Sandi menambahkan, PPKH untuk kota Baubau saat ini sangat aktif dalam memberikan pendampingan dan verifikasi serta validasi data.
Karena beberapa program telah diberikan dalam menunjang berlangsungnya program PKH. Untuk verifikasi dan validasi data dilakukan per 1 bulan dan difinalkan per 3 bulan.
Hal ini mampu memberikan data real yang sebelumnya penerima PKH sebanyak 5.700 setelah dilakukan verifikasi dan validasi data menjadi 5.601
“Untuk tahun ini telah kami lakukan sosialisasi bersama dinsos dan ketua (Haruddin Mukmin red), bahwa dalam PKH ada tiga item, yaitu perubahan nominal PKH di 2019, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), serta pembentukan Koperasi,”tuturnya.
Diketahui bersama di November dan Desember lalu BPNT ini dibagikan kepada 5.700 anggota KPM dengan nominal RP. 105.000/KPM atau sebanyak 57 ton beras.
Dari hasil kalkulasi yang telah lakukan ada keuntungan yang didapatkan oleh supplier, sehingga memandang hal ini perlu untuk ditindaklanjuti guna memudahkan dan memberdayakan masyarakat.
Apalagi kata dia, di 2017 lalu Kemensos dan Dinsos Baubau telah memberikan 12 E-warung Kepada beberapa masyarakat penerima PKH yang akan menjadi koperasi, nantinya dimana setiap kelurahan dan kecamatan ada anggota PKH sebagai anggota koperasi juga akan berbelanja dan keuntungan dari Koperasi itu juga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
PENULIS: JELITA SRI RAHAYU
PUBLSIHER: MAS’UD