Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui wakil ketuanya Muh Endang SA, S.Sos, SH, M.Ap mengagendakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk membahas penyakit baru yang muncul yakni virus Corona. Rapat tersebut untuk membahas apa yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait pencegahan dan perawatan bagi korban yang telah tertular virus Corona.
Agenda rapat tersebut dijadwalkan dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPRD Sultra, pada hari Selasa, Tanggal 28/01/2020. Adapun Rapat tersebut akan diikuti oleh Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Danlanud, Danlanal, kepala Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Direktur Rumah sakit Bahteramas dan instansi terkait lainnya.
“DPRD mengagendakan Rapimda tersebut dikarenakan berita terkait virus Corona sudah menakutkan bagi masyarakat Sultra, khususnya bagi orang tua yang ada anaknya mengikuti pendidikan di Wuhan, China. Selain itu bagaimana dengan pekerja pekerja di sektor pertambangan yang dari China, bagaimana Pemerintah mengantisipasi persebaran penularan penyakit mematikan tersebut,”ujar Muh Endang SA kepada awak media ini di ruang kerjanya, Senin (27/01/2020).
Menurut Endang, Pemerintah Provinsi harus tanggap dengan penyakit atau virus Corona yang saat ini viral. Karena itu langkah-langkah cepat harus diambil, terkait apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Termasuk kesiapan Rumah sakit juga harus jelas, jangan sampai sudah ada korban, pemerintah atau pihak rumah sakit baru akan menyiapkan.
“Inilah yang kita akan bahas, karena itu DPRD mengundang unsure Pimpinan Daerah, seperti Gubernur, Danrem, kapolda, Danlanud, Danlanal, Kepala Dinas Kesehatan, kepala Kantor Kesehatan pelabuhan, termasuk Dirut RS Bahteramas kita akan hadirkan untuk membahas terkait virus Corona ini,”katanya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sultra menambahkan, pemerintah dalam rangka mitigasi penyakit menular dalam hal ini virus Corona sudah terencana dan siap, mulai fasilitas, ruang isolasi, menutup akses dan lainnya sudah harus siap betul.
“Hasil rapat tersebut akan kita sampaikan ke publik terkait langka langka apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah,”tandasnya.
Sementara itu pegiat jaringan anti demokrasi Indonesia (Jadi) Sultra meminta kepada DPRD Sultra, kiranya dapat menghadirkan orang tua mahasiswa-mahasiswi yang sementara mengenyam pendidikan di Wuhan China. Hal itru dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi atau keterangan terkait kondisi Mahasiswa asal Sultra yang saat ini masih ada di negeri Tirai Bambu tersebut.
“Alangka baiknya, Rapimda besok juga menghadirkan orang tua mahasiswa/Mahasiswi yang masih ada di China, khususnya di Provinsi Wuhan agar dapat memberikan Informasi,”kata salah satu anggota Jadi Sultra via chat.
TIM REDAKSI