Kerusakan Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Buton Utara ( Butur) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pasalnya sampai saat ini, jalan yang menghubungkan Kabupaten Buton dan Buton Utara Via Lambusango di keluhkan masyarakat.
Anggota DPRD Sultra Abdul Salam Sahadia mengatakan, kondisi jalan, khususnya menjadi kewenangan Provinsi sudah sangat memprihatinkan, karena itu dalam proses pembahasan di APBD Provinsi tahun 2021 bakal dikawalnya, agar pengaspalan di Buton Utara untuk dialokasikan.
“Saya secara politik berkewajiban untuk memperjuangakan jalan Provinsi yang kurang lebih 144 kilo meter’ agar dialokasikan di APBD Provinsi Tahun 2021, dengan harapan jalan tersebut dapat di aspal seperti jalan jalan Provinsi yang ada di Sultra,”Ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. di DPRD Sultra Selasa (3/3/2020).
Menurut Politisi Demokrat itu, Jalan Provinsi yang dimaksud itu adalah jalan yang berbatasan dengan kabupaten Buton di kecamatan Kambowa hingga di Kecamatan Kulisusu di Ereke. Selain itu jalan yang menghubungkan Ronta dengan Kecamatan Wakorumba Selatan.
“Dari 114 Kilomemeter tersebut, jalan yang telah disentuh oleh pemerintah provinsi baru mencapai 30 persen. Itupun kondisinya saat ini sudah mulai rusak, karena tenstur aspalnya yang tidak memadai, dan seharusnya jalur tersebut dikerjakan dengan aspla beton,”katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Buton Utara itu mengaku, perjuangan untuk mengawal anggaran perbaikan dan pengaspalan jalan di Buton Utara bukan saja karena keinginan pribadinya sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil Muna dan Butur. Tetapi itu juga aspirasi yang sering diterimanya saat menggelar Reses di Buton Utara.
“Terkait aspirasi masyarakat dan saya sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD Sultra sudah menyampaikan kepada Dinas Terkait yakni Dinas PU dan Dinas Binamarga, agar Jalan yang menghubungkan Kabupaten Buton dan Buton Utara tersebut masuk dalam skala prioritas di APBD 2021 dan akan di kawal dalam pembahasan APBD di DPRD Sultra”akunya.
Abdul Salam Sahadia yang juga mantan aktifis di Unhalu itu menambahkan, selain kondisi jalannya yang rusak parah, juga puluhan jembatan yang kondisinya rusak berat bahkan ada beberapa jembatan yang nyaris ambles. Karena itu Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan instansi tehnisnya untuk memberikan prioritas anggaran untuk Buton Utara, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.
“Insyah allah di pembahasan APBD Provinsi tahun 2021 di bulan September-Oktober, prioritas ini akan diperjuangkan. Bahkan Pokok Fikiran (Pokir) untuk anggota DPRD saya tidak hiraukan yang penting jalan di Butur yang menjadi kewenangan Provinsi di hitamkan,”tandasnya.
ODHEK