Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menyepakati alokasi anggaran Rp 300 miliar untuk penanganan virus corona.
Pada rapat koordinasi evaluasi penanganan dan anggaran Covid-19 di Sulawesi Tenggara turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara dan Forkopimda.
Selain itu, hadir pula Pj Sekda Provinsi Sultra Laode Ahmad Pidana Bolombo selaku Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta OPD terkait seperti Kepala BPKAD, Dirut RS Bahteramas, Kadinkes, Kadishub, Kadis Dikbud dan kepala SKPD lainnya.
Hadir juga para Ketua Fraksi masing-masing Ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto, Ketua F. Gerindra H. Supratman, Ketua F. PKS Rasyid , Pimp. Fraksi Gabungan Fajar Ishak, Ketua F. PAN Syamsul Ibrahim, F. Partai Demokrat Salam Sahadia, F. PDIP Laode Febhy Rifai, dan F. Partai Golkar H. Rahman Rahim.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra H. Abdurrahman Saleh. Dimulai pukul 14.00 hinggga 17.15 Wita.
Pada pelaksanaan rapat tersebut Pj Sekprov Laode Ahmad Pidana Bolombo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas gugus yang dipimpinnya. Begitu juga halnya dengan Kapolda Brigjend Merdisyah dan jajaran Forkopimda lainnya. Rapat berlangsung hangat, komunikatif dan solutif.
Dari hasil pelaksanaan rapat tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun disarankan untuk terus memperbaiki kinerjanya terutama memperkuat koordinasi antara Tim di Provinsi maupun dengan tim serupa di kabupaten atau kota.
“Juga disarankan untuk memperkuat publikasi terhadap hasil-hasil kerjanya. Karena “perang” melawan pandemi Corona harus bersifat semesta dan melibatkan semua,” kata Wakil Ketua DPRD Sultra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2020).
Kemudian, alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar diperuntukkan bagi pengadaan APD, fasilitas kesehatan, dan insentif tenaga lesehatan, serta aparat sipil negara lainnya serta aparat TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan corona.
“Anggaran tersebut juga akan digunakan dalam pengadaan jaring pengaman sosial bagi kepala keluarga (KK) miskin di Sulawesi Tenggara, seperti pengadaan sembako, terutama beras dan gula. Uang sebesar Rp 300 miliar tersebut sudah siap di kas pemprov yang bersumber dari DAU, pemotongan DAK, dan Silpa,” ujarnya.
Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, untuk beras 50 kg bagi KK miskin –yang berdasarkan data BPS sekitar 154 ribu KK dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65 miliar.
“Tentu juga sangat penting untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat TNI/Polri serta diawasi oleh DPRD,” katanya.
Rapat juga mengusulkan kepada Gubernur untuk membuat Surat Edaran kepada Bupati/Walikota agar menunda penagihan pajak/retribusi yang bersumber dari Perda bagi rumah makan, restoran, hotel, dan UKM di Sulawesi Tenggara.
Rapat juga meminta Gubernur untuk menyampaikan kepada PLN agar pelanggan listrik berkapasitas 1.300 KWH juga mendapatkan kompensasi pengurangan tagihan.
“Demikian beberapa poin penting hasil rapat tersebut, dan secara pribadi kami mengapresiasi Gubernur dalam menyiapkan anggaran bagi perang semesta melawan pandemi corona ini,” tuturnya.
Tim Redaksi