TEGAS.CO,. KENDARI – Reses massa sidang ke 2 Tahun 2019-2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara sementara berlangsung di awal bulan Juni 2020. Salah satu anggota DPRD Sultra yang menggelar reses di daerah Pemilihannya adalah Aksan Jaya Putra B.Bus tepatnya di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wuawua, Selasa, 2/6/2020.
Reses dimasa pandemi Covid-19 oleh wakil rakyat banyak yang berbeda dengan masa reses sebelumnya. Dimasa pandemi Covid-19 penyelenggara dan peserta harus mengikuti protokoler kesehatan yakni menjaga jarak antara peserta, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu badan wajib dilakukan kepada setiap orang.
Sayangnya reses hari kedua oleh wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra Aksan Jaya Putra tersebut tidak dihadiri oleh Lurah dan Camat atau yang mewakilinya. Ketidak hadiran pejabat yang semestinya hadir untuk mendampingi warganya dalam menyampaikan aspirasinya itu dilarang oleh atasan.
“Saya agak kecewa juga dengan tidak hadirnya Lurah dan Camat dalam giat reses dan undangannya telah disampaikan. Begitu juga surat kepada Walikota Kendari dan Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 tentang reses anggota DPRD Sultra telah disampaikan. Namun demikian reses tersebut tetap kita laksanakan dan sukseskan.
Dalam kesempatan reses tersebut Politisi Golkar itu mengaku, kehadirannya untuk melaksanan reses adalah merupakan tugas negara yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD untuk ke daerah pemilihan masing masing untuk mendengar, menampung, dan menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diajukan menjadi program pemerintah dan masuk dalam APBD.
“Saya dipercayakan oleh Partai duduk di Komisi III DPRD Sultra yang membidangi Infrastruktur dan Pertambangan, jadi kalau ada usulan atau masukan terkait infrastruktur yang menjadi kewenganan Provinsi dapat disampaikan dan akan kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi melalui DPRD Sultra, “ungkapnya.
Darsono salah satu warga RT 01 RW 02 Kelurahan Mataiwoi yang langsung menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyatnya tersebut. Aspirasi yang disampaikan kiranya menjadi perhatian adalah drinase atau got sepanjang jalan dari perempatan MT Hariyono – Jalan Ahmad Yani merupakan jalan kewenangan Provinsi tetapi tidak ada drinasenya, sehingga bila hujan banjir akan melanda pemukiman warga, khususnya di lorong Jitu, lorong Mataiwoi, lorong sahabat sampai lorong ilmiah.
“Kiranya melalui kesempatan ini, drinase yang kami maksud dapat tertangani atau di bangunkan. Apalagi banyak drinase yang sudah ada tetapi sudah di timbun oleh pemilik rumah rumah tokoh, “ungkapnya.
Begitu juga yang disampaikan Asriani Abas yang juga warga Kelurahan Mataiwoi dan juga ketua konstituen pemberdayaan perempuan mengajukan bantuan berupa mesin jahit dan bantuan permodalan.
“Kami di Kelurahan Mataiwoi ada kegiatan pemberdayaan perempuan yang bergerak di kerajinan, hanya saja kami tidak memiliki mesin jahit. Kiranya melalui anggota DPRD bisa membantu,”pintanya.
Selain kedua warga di atas Ketua LPM Kelurahan Mataiwoi Sopian Masulili juga menyampaikan aspirasinya terkait lahan di jalan Ilmiah yang hingga kini belum jelas juntrungannya, karena banyaknya persoalan sehingga banyak warga yang tidak berani membangun rumah, dengan alasan lahan tersebut akan dijadikan jalur dua oleh Pemerintah Provinsi, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Kami juga ingin menyampaikan masalah lahan di lorong Ilmiah, jika memang lahan tersebut belum dibebaskan, kiranya warga dapat membangun rumahnya, “pintanya.
Mendengar apa yang disampaikan oleh warga, AJP mengaku akan menjadikan catatan untuk selanjutnya disampaikan di DPRD untuk selanjutnya ditindak lanjut.
“Terkait drainase atau got sepanjang jalan MT Haryono sampai Jalan Ahmad Yani akan segera kami sampaikan ke Dinas PUPR Provinsi untuk ditindak lanjut, jika memang belum ada drinasenya untuk segera diprogramkan di APBD dan dibangun di tahun 2020 atau paling lambat tahun 2021. Tetapi jika sudah ada dan tertimbun dengan keberadaan rumah rumah tokoh, kiranya untuk segera diperbaiki dan dilancarkan kembali saluran airnya, “katanya.
Begitu juga dengan permintaan bantuan mesin jahit atau bantuan modal seperti Koperasi, meski bukan bidangnya, tetapi karena kapasitasnya sebagai wakil rakyat, maka disampaikan agar ketua konstituen pemberdayaan Perempuan Kelurahan Mataiwoi untuk membuat proposal dan menyampaikan kepadanya untuk selanjutnya akan dimintakan di Dinas yang bersangkutan.
Sementara terkait masalah jalan jalur dua di lorong Ilmiah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi akan segera dikomunikasikan dengan instansi terkait dan dilakukan pengecekkan kembali.
“Terkait masalah lahan di lorong ilmiah akan segera dikomunikasikan baik itu di Biro pemerintahan ataukah di Pertanahan. Untuk masalah membangun rumah, sepanjang lahan tersebut belum dibayar dan masih menjadi milik warga silahkan membangun dengan catatan tetap memperhatikan sempadan jalan dan ada IMB, “tandasnya.
Usai digelar reses tatap muka dengan warga, AJP juga memberikan bantuan berupa bingkisan sembako kepada warga yang hadir dan pemberian masker. Pemberian bingkisan sembako tersebut adalah bagian dari kepedulian akan dampak Covid-19.
REDAKSI