Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaSultra

Komisi III DPRD Sultra Kecewa, BLP Tak Hadir RDP Terkait Proyek Janggal Senilai Rp 3 M di Muna

1080
×

Komisi III DPRD Sultra Kecewa, BLP Tak Hadir RDP Terkait Proyek Janggal Senilai Rp 3 M di Muna

Sebarkan artikel ini
Undangan RDP

TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa kecewa atas ketidakhadiran Badan Layanan Pengadaan (BLP) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sultra selaku pokja dua pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lelang proyek janggal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 senilai  RP. 3 millyar. Kekecewaan itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi kepada tegas.co, Rabu (28/4/2021) usai RDP yang di skorsing tersebut.

Menurut Suwandi, secara kelembagaan pihaknya menghadirkan para pihak, baik perusahaan yang merasa dirugikan, Dinas terkait untuk menindaklanjuti surat PT Jona Tika Persada tanggal 19 April 2021 perihal kejanggalan proses penerbitan dan penunjukan penyedia barang dan jasa, rehabilitas dermaga Moveable Bridge (Fasilitas pengairan) pelabuhan penyeberangan dermaga Tampo Kabupaten Muna.

“Kita undang para pihak, seperti, Kepala Badan Layanan Pengadaan Pemprov Sultra, Kepala Inspektorat Pemprov Sultra, PPK Dinas Perhubungan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sultra selaku pokja dua, dan Direktur PT Jona Tika Persada. Namun kami kecewa terhadap BLP karena tidak hadir tanpa keterangan. Kami sudah mengkonfirmasi namun tidak dijawab,”kesal Suwandi.

Untuk itu, lanjut Suwandi pihaknya menskorsing RDP tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan. “Kami Cuma ingin tanyakan hasil verifikasi Pokja dua yang menunjuk pemenang pada proyek tersebut, padahal tidak memenuhi syarat menurut hasil verifikasi Pokja satu yang ada di Dinas Perhubungan Sultra,”tegas Suwandi kepada tegas.co.

Pemanggilan Paksa

Suwandi bilang, pihaknya akan menggunakan haknya secara kelembagaan untuk memanggil paksa kepala BLP Pemprov Sultra jika kemudian tidak menghadiri RDP kedua. “Kita minta bantuan polisi untuk menghadirkan secara paksa Kepala BLP pemprov Sultra,”kata Suwandi dengan lantang.

Suwandi juga kecewa terhadap gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH karena ulah Kepala Badan Layanan Pengadaan Pemprov Sultra yang tidak menghargai panggilan DPRD Sultra secara kelembagaan.

MAS’UD

Terima kasih

error: Jangan copy kerjamu bos