TEGAS.CO.,BUTONSELATAN – Kurang lebih 48 jam ke depan, masa pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Buton Selatan (Busel) genap berusia 4 (empat) tahun untuk masa Kepemimpinan kepala daerah (Kada) definitif pertama.
Pemberian mandat dan kepercayaan masyarakat Buton Selatan itu tertuang dalam bilik komitmen amanah yang sangatlah berat, melalui proses demokrasi yang Jurdil. Segenap masyarakat Kabupaten Buton Selatan memilih dan memberikan amanah terbesar dengan harapan bahwa masyarakat dapat memperoleh segala harapan, dan menjadi tangga penyelenggara kehidupan bermasyarakat yang beradat dan sejahtera.
Tak cukup di meja kepala daerah sebagai Eksekutif, masyarakat Kabupaten Buton Selatan juga telah memilih putra dan putri terbaiknya sebagai perwakilannya. Sebagai mata, mulut, telinga, dan tongkat pemegang kontrol langsung pada pemerintah daerah.
Tentu harapan besarnya adalah wakilnya tidak akan berkhianat dan benar-benar menjadi jalur aspirasi kepada pemerintah untuk menjawab semua tantangan dan problem kehidupan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
Masa usia lahirnya Kabupaten Buton Selatan, bila diibaratkan jenjang pendidikan maka sudahlah tamat bila berada dibangku Sekolah Dasar meskipun belum Tamat untuk Sekolah Menengah Pertama.
Selama 7 (tujuh) tahun daerah itu ada, harapan besar masyarakat adalah ada hal yang bergeser pola kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Namun Faktanya tidak demikian. Masih banyak yang harus dibenahi secara bersama-sama. Pemerintah Daerah (Pemda) harus lebih berpihak dan membuat terobosan demi memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kita tidak boleh terlena dengan capaian-capaian yang hanya sebatas simbol-simbol pengakuan dan citra Pemerintah yang diperoleh melalui kalkulasi hitungan di atas meja, karena sejatinya aktualisasi simbol itulah yang sesungguhnya menjadi harapan besar masyarakat.
Perjalanan daerah Buton Selatan saat ini diibaratkan mulai terlihat oleng dan tidak fokus pada amanah yang sesungguhnya. Berbagai momentum peristiwa-peristiwa buruk tak luput terjadi, baik di tataran birokrasi maupun di kalangan masyarakat.
Mutasi jabatan, penempatan dan pengangkatan hanya sekedar memenuhi prasyarat UU namun mengabaikan kualifikasi, kualitas, profesionalitas, dan integritas. Sehingga berimbas pada ketidak sinergitas komando dan pasukan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Konflik sosial masyarakat yang seakan bermunculan dengan dinamika problem yang beragam. Pemerintah harusnya hadir sebagai penyejuk, pelindung dan pemberi solusi yang humanis. Namun sepertinya, keadilan terasa amat mahal dimata masyarakat, konflik kelompok dan etnis masyarakat makin kontras dan berdampak pada hubungan sosial yang tidak sepenuhnya kondusif dan nyaman.
Dimasa wabah pandemi covid 19 yang saat ini masih giat pemerintah Pusat mengumandangkan dan melakukan pengendalian, namun malah pemerintah daerah kita tidak mampu menerjemahkannya di kalangan masyarakat.
Kerumunan dan berbagai geliat luput dimata pemerintah. Disinilah kreativitas seorang pemimpin untuk mengatur dan menata pola kehidupan masyarakat di uji. Bukan malah menjadi biang atau obyek kerumunan.
Ironis lagi, beredar isu bahwa ada di 2 (dua) kecamatan cakupan Kabupaten Buton Selatan terjadi penghentian jabatan kepala instansi pendidikan, yang hanya disebabkan oleh Ketidak sukaan kepala daerah saat kunjungan. Lebih tidak rasionalnya adalah kunjungan itu bukan merupakan bagian dari peningkatan dan monitoring lembaga pendidikan kita. Tentu jika hal itu benar, maka inilah yang sangat amat terlalu dan berlebihan sebagai kepala daerah.
Maka pada kondisi inilah masyarakat memajukan wakilnya untuk menjadi garda terdepan membela dan menyampaikan segala problem kehidupannya.
Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengembang amanah wakil masyarakat, mereka harus tajam dan sigap. DPRD Busel harus mampu menentukan posisi dalam mengambil tugas utama mereka.
Meskipun disadari bahwa kekuatan partai dalam koalisi pemerintah terus membayangi dukungan pemerintah, namun ingat bahwa ada kekuatan besar yakni masyarakat yang sewaktu-waktu akan memberikan mosi ketidak percayaan sehingga berujung pada penghapusan hak-hak dalam waktu kemudian hari.
DPRD saat ini sedang digoyang dengan soal “Kawanan Hewan”. Secara Pribadi saya khawatir dengan spekulasi masyarakat terhadap peristiwa yang menarik perhatian publik dan media sosial itu. DPRD juga harus menjawab dan memberikan keterangan tegas terkait hal-hal kecil seperti itu sebab jika tidak maka akan merusak marwah lembaga dengan spekulasi dan lelucon publik.
Masyarakat Buton Selatan menginginkan DPRD saat ini untuk mengambil langka. Melalukan evaluasi kinerja pemerintah adalah hal utama.
Tidak mesti harus menunggu aduan, sebab mereka juga memiliki mata dan telinga saat melakukan tatap muka di wilayah ruang daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing. Aspirasi masyarakat tidak boleh hanya berakhir pada tepuk tangan lalu santap snack dan bubar. Namun Aspirasi harus terus dan mampu menjulang tinggi di hadapan pemerintah daerah untuk dilaksanakan.
Aspirasi bukan sekedar program pemberdayaan, namun aspirasi masyarakat yang utama adalah cara pandang DPRD kepada masyarakat yang menginginkan daerah sebagai tempat berkehidupan yang beradat, damai, dan sejahtera.
Saat ini pahlawan terakhir masyarakat Buton Selatan adalah DPRD. Namun jika keduanya tidak lagi mengembang amanah maka yakin saja bahwa akan tiba dimana masyarakat memilih jalan sendiri untuk menentukan pola hidup mereka dan pola pemerintahannya.
Penulis: Asman Hamidu (Pembina Hima Busel, Ketua PANDAWA KEPTON, dan Ketua GMBNI Sultra)
Editor: H5P