TEGAS.CO,. KONAWE UTARA – Sejumlah Masyarakat yang terhimpun dalam Front Rakyat Konawe Utara Bersatu (FORKUB) menggelar aksi demonstrasi di pelataran Kantor Bupati Konawe Utara (Konut), Senin (6/6/2022)
Mereka mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan Jaminan untuk hidup (Jadup) dan realisasi Hunian tetap (Huntap) serta kinerja BPBD dalam mengajukan permintaan dana yang akan dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
“Kami bersama masyarakat Hunian sementara (Huntara) ingin ada keterbukaan publik terkait Jadup yang selama ini seharusnya dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat Huntara, namun ironisnya hanya beberapa saja yang menerima,” kata Jenderal lapangan aksi, Ikra Muhammad Fadil dalam orasinya.
Dia juga menyampaikan, banyak desa-desa di berbagai kecamatan terdampak banjir yang tidak tersentuh soal itu, padahal pemerintah wajib memberikannya secara terang-terangan bahkan wajib dalam bentuk uang tunai sesuai amanat undang-undang.
“Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat Huntara bahwasanya ada juga yang dipotong Jadupnya, istilah lainnya disulap atau diperkosa yang tadinya 3 menjadi 2. Itu sangat memberikan kepedihan yang begitu mendalam kepada masyarakat, istilah kasarnya mereka sudah jatuh malah tertimpa tangga pula,” katanya lagi.
Diakhir orasinya, dia meminta kepada Bupati Konut agar mengambil alih serta mengevaluasi instansi terkait. Sebab sampai saat ini belum ada keterbukaan terkait Jadup dan Huntap yang memuaskan bagi masyarakat.
“Terkhusus masyarakat terdampak banjir yang notabenenya sudah 3 tahun mendiami Huntara tersebut,” ujarnya
Di tempat yang sama, Koordinator lapangan aksi, Andi Arman Manggabarani mengatakan bahwa aksi tersebut bukanlah yang pertama kali.
“Terpantau sudah yang ke tiga kalinya namun Pemerintah daerah dalam hal Bupati Konawe Utara tidak begitu cepat tanggap untuk merespon dan menyapa kami selaku massa aksi yang memperjuangkan tentang keterbukaan publik persoalan realisasi Jadup dan Huntap,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti melakukan aksi sebelum bertemu dengan bupati ataupun wakil bupati.
“Kami selaku massa aksi tidak akan berhenti dan goyah untuk senantiasa melakukan aksi ini apabila pada hari ini kami tidak di temui oleh bupati atau wakil bupati Konut pada hari ini jangan salahkan kami, yang pastinya segera kami duduki dan menyegel kantor bupati ini yang di anggap tidak begitu tegas dalam menyikapi polemik apalagi sudah terhitung tiga tahun masyarakat Huntara mendambakan yang namanya Huntap,” tegasnya.
Massa aksi berencana untuk menduduki dan menyegel kantor Bupati Konut, namun setelah beberapa kali melakukan mediasi dengan ASN yang bertugas menerima massa aksi, keinginan tersebut terlaksana.
Untuk diketahui, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris daerah Konut sedang berada di luar kota untuk melakukan perjalanan dinas ketika Forkub menggelar aksi demonstrasi.
Reporter : Arkam Asrulgazali
Editor/ Publisher: Yusrif