TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Sekertaris Komisi III DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, SH menegaskan, lolosnya anggaran tahap awal pembangunan kantor gubernur Sultra setinggi 22 lantai senilai Rp. 27 Milyar bentuk kecolongan dewan ketika pembahasan anggaran.
“Ada dalam APBD Sultra tahun anggaran 2022, untuk kantor gubernur senilai Rp. 27 Milyar, tetapi ini tidak pernah dijabarkan dalam pembahasan sehingga dewan kecolongan,” kata Frebi, Selasa (13/9/2022) di gedung DPRD Sultra.
Meski begitu, lanjut Frebi, dirinya akan mempertanyakan saat pengusulan anggaran lanjutan pembangunan kantor gubernur Sultra senilai Rp. 400 Milyar.
Pihaknya juga mengagendakan akan memanggil kepala Dinas Cipta Karya untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Penolakan Fraksi
Lain halnya, Ketua Fraksi Golkar, Aksan Jaya Putra (AJP) yang berujar jika anggaran tahap awal pembangunan kantor gubernur Sultra itu termuat dalam dokumen APBD 2022.
Hanya saja, kata AJP, Kepala Dinas Cipta Karya yang menangani proyek pembangun tersebut belum menjelaskan secara terbuka saat pembahasan hingga disetujuinya APBD Sultra 2022.
“Sebenarnya tidak kecolongan sebab anggaran Rp. 27 Milyar ada dalam APBD Sultra, cuma saya menilai itu sudah tuntas untuk pembangunan kantor gubernur, ternyata masih ada lanjutan dengan anggaran Rp. 400 milyar lagi,” kata AJP.
AJP menambahkan, saat pengajuan anggaran Rp. 27 Milyar itu bersamaan dengan pengajuan pembangunan kantor DPRD Sultra senilai Rp. 25 Milyar, namun kami menolak dan anggarannya digunakan untuk jalan.
“Diakhir Januari 2022 lalu, saya minta agar anggaran Rp. 27 Milyar itu dipending, dalam perjalananya ternyata dilelang dan sudah ada pemenangnya, ” jelas AJP.
Kata AJP, dirinya kaget setelah mendengar jika pembangunan kantor gubernur Sultra sebesar Rp. 400 Milyar.
“Anggaplah multi year, gubernur berakhir pada September 2023, tidak akan selesai bangunannya. Ini akan menyeberang ke masa jabatan gubernur baru, ” tambah AJP.
Dengan adanya tambahan anggara Rp. 400 Milyar lanjutan, AJP bilang, Fraksi Golkar menolak, karena masih ada pembangunan yang lebih prioritas.
Sementara PKS melalui Sudirman secara keras mengatakan, jika pembangunan kantor gubernur Sultra dianggarkan di APBD 2023, maka seluruh rakyat Sulawesi Tenggara akan mengalami kesulitan keuangan.
“Kita masih ada beban utang di SNI yang harus dibayar, hibah pilkada dan pemilu juga membutuhkan anggaran dan masih banyak kebutuhan lain yang lebih prioritas, ” kata Sudirman.
Alasan lain yang diungkapkan Sudirman bahwa infrastruktur jalan di 17 kabupaten kota masih banyak yang mengalami kerusakan.
“Kalau jalan sudah bagus hingga 90 persen, tidak masalah bangun kantor gubernur, tapi ini masih banyak yang mengalami kerusakan. Pembangunan kantor gubernur juga belum prioritas, sebab yang ada masih representatif, ” terangnya.
Sedangkan, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi yang dikonfirmasi mengatakan, anggaran Rp. 27 milyar itu tidak akan keluar jika tidak mendapat persetujuan.
“Nda mungkin keluar anggaran kalau tidak diketuk,” katanya.
Katanya untuk pembangunan kantor gubernur agar bekerja lebih baik.
“Coba bandingkan dengan daerah lain, kantor kita cuma sua lantai, setengah mati kita, sumpek. Ini kan sudah modern toh, jadi kita harus berfikir ke depan. Kita punya potensi kaya. Jadi kita harus tampakkan pada investor bahwa Sultra memang mampu untuk kinerja toh dijadikan satu, tidak satu di ujung, satu ujung, ketika dibutuhkan semua OPD langsung ada di tempat,” tandasnya.
REDAKSI