Reses di Tengah Laut, AJP Tampung Aspirasi Warga Tondonggeu

https://tegas.co/2022/10/02/reses-di-talia-ajp-beri-fasilitas-ambulance-gratis-dan-serap-ragam-aspirasi-warga/
AJP bersama warga Tondonggeu Kendari saat adakan reses FOTO: Imha

TEGAS.CO., KENDARI – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra menggelar reses di RW 002 Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, Minggu, 02 Oktober 2022.

Turut hadir, Camat Nambo, Lurah Tondonggeu, Ketua RW 002, Ketua RW 001 Hasan, Ketua RT 01 Ketua, Ketua NPM, masyarakat setempat, dan insan pers.

Dalam resesnya AJP akronim Aksan Jaya Putra menyerap seluruh aspirasi masyarakat di Kampung Pelangi, kelurahan terluar yang ada di Kota Kendari itu.

Berbeda dengan lokasi reses biasanya yang seringkali dilakukan di rumah warga, kali ini giat serap aspirasi Anggota Legislatif Sultra tersebut dilakukan di tengah laut.

Karamba budidaya ikan dan lobster Kampung Pelangi menjadi tempat yang dipilih bersama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lokasinya yang berpisah dengan pemukiman warga, mengharuskan AJP beserta rombongan dan masyarakat setempat yang hadir menggunakan perahu angkut untuk datang di lokasi.

Hembusan angin laut nan sepoi-sepoi, dipadu dengan panorama rindangnya pepohonan yang melambai di pegunungan kian membuat syahdu pertemuan antara masyarakat dengan wakil rakyatnya itu.

Percikan ekor anak ikan di aliran air yang tengah menuju pasang itupun seolah menjadi isyarat suka cita warga Tondonggeu menyambut AJP.

Nampak masyarakat dari kalangan pemuda, bapak-bapak, hingga emak-emak begitu antusias menyambut kedatangan mantan anggota Komisi 3 DPRD Sultra itu.

Diwakili ketua RW masing-masing, wargapun menyalurkan aspirasi perihal permasalahan dan hal-hal yang dibutuhkan di kelurahannya.

Disaksikan hempasan laut yang memecah di tiang Karamba, Ketua RW 001, Hasan memberikan usulan pembuatan tanggul, perbaikan penampungan dan penyediaan pipa di sumber mata air bersih, hingga lampu jalan.

Menjawab hal tersebut, AJP mengaku akan menganggarkan pembuatan tanggul dan menanggulangi permasalahan air bersih di Tondonggeu segera di APBD tahun 2023.

“Untuk lampu jalan di lokasi yang disebutkan, sebenarnya tidak masuk dalam wewenang pemerintah provinsi, namun dalam waktu dekat Ia akan melakukan koordinasi dengan Balai Perhubungan agar diupayakan jalan utama warga tidak lagi gelap,” ujar politisi Golkar itu.

Di tempat yang sama, Adi Irwan selaku Ketua RW 002 meminta untuk disediakan bantuan fasilitas nelayan, seperti kapal, bagang, jaring, hingga mesin.

Ia juga mengusulkan untuk dibantu perihal permodalan usaha ibu-ibu pedagang ikan. “Selama ini mereka meminjam di koperasi dengan bunga yang sangat tinggi, akibatnya tidak jarang terjadi pertikaian dalam rumah tangga, hal ini sungguh sangat meresahkan warga kami,” lapor Adi kepada AJP.

 

Respon AJP

Menjawab hal tersebut, AJP meminta Ketua RW untuk membuat kelompok nelayan dan kelompok usaha ibu-ibu agar memudahkan penyaluran bantuan dana hibah baik itu dalam bentuk peralatan nelayan maupun permodalan usaha.

“Kelompok-kelompok ini nantinya harus didaftarkan NIB nya dan segera dimasukan proposalnya agar saya perjuangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2023 di bulan mendatang, anggarannya nanti akan disalurkan melalui dinas terkait.

Ketua RW 002 juga meminta bantuan AJP untuk diberikan bantuan penyelesaian masjid Kelurahan yang hingga kini belum rampung akibat kendala anggaran.

Menanggapi hal itu, dengan lantang AJP mengaku akan memberikan bantuan penyelesaian masjid menggunakan dana pribadi.

Nampak warga Kelurahan Tondonggeu begitu terkesima dan terharu atas ketulusan hati orang nomor satu di DPD Ormas MKGR itu.

Camat, Lurah, dan semua yang hadir pun memberikan riuh tepuk tangan, tampak raut senyum muncul di wajah pemuda, emak-emak, hingga bapak-bapak. Barangkali mereka tengah memikirkan betapa bahagianya jika masjid yang diidamkan selama ini akan segera rampung.

Terakhir Adi mewakili warga juga meminta AJP untuk mengawal pembuatan dan perpanjangan izin bagang.

“Selama ini warga merasa mereka dipersulit untuk pembuatan izin maupun perpanjangan perizinan operasi bagang, warga merasa terlalu diberatkan soal biaya, padahal hanya bagang kecil tapi buat izinnya sampai puluhan juta,” pungkas Adi.

Aksan pun mengamini hal tersebut, dan akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

LAPORAN: H5P

Komentar