TEGAS.CO., KENDARI – Guna memastikan tahapan pemilu bisa dilaksanakan demokratis, jujur, dan adil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sutra) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat koordinasi Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kota Kendari, Sultra.
Rapat yang dilakukan di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat (21/10/2022), dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, dan rombongan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara; Kapolda Sultra; Kajati Sultra, DanRem 143 Halu Oleo, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur berharap kehadiran Ketua KPU bersama rombongan dapat menguatkan soliditas dan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
“Disertai harapan semoga kehadiran Ketua KPU bersama rombongan di kesempatan ini dapat menguatkan soliditas dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Forkopimda dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” ucap Gubernur.
Kepada seluruh penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan, Gubernur meminta perlu disiapkan dari sekarang kesiapan setiap tahapannya dalam menyongsong Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Salah satunya dilakukan melalui koordinasi dan sinergitas antar stakeholder terkait.
Menurut Gubernur, tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur legislatif, aparat keamanan dan penegak hukum, instansi vertikal, dan seluruh komponen masyarakat.
Gubernur berharap, rakor ini mempunyai nilai strategis sebagai upaya untuk lebih memantapkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara pemerintah daerah, dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu serta aparat keamanan dan penegak hukum.
“Selain itu, pelaksanaan Rakor ini juga merupakan salah satu tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ciptakan Kondisi Aman, Tertib, dan Kondusif
Gubernur mengimbau, pemerintah daerah, Forkopimda, stakeholder terkait, dan masyarakat agar selalu menciptakan kondisi yang aman, tertib dan kondusif, karena salah satu prasyarat utama lancar dan suksesnya tahapan Pemilu adalah situasi daerah yang aman dan kondusif.
Dengan kondisi tersebut katanya, diharapkan dapat mendorong para wajib pilih untuk menyalurkan hak suaranya memilih sesuai dengan pilihannya, tanpa ada kekhawatiran, sehingga proses demokrasi lebih berkualitas.
“Mari bersama mewujudkan pemilu 2024 yang jurdil, damai, demokratis, dan bermartabat, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” ajak Gubernur.
REDAKSI