TEGAS.CO, KONAWE SELATAN – Dalam membangun sinergitas pembangunan daerah dan desa untuk percepatan pembangunan di 2023. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah kecamatan dan desa se-Kabupaten Konawe Selatan, bertempat di Auditorium lantai 3 Kantor Bupati Konawe Selatan, Selasa (3/1/2023).
Pertemuan itu dipimpin oleh Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga ST MM didampingi Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid S.Sos M.Si, Sekretaris Daerah (Sekda), Hj ST Chadidjah S.Sos M.Si dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan, serta diikuti 25 camat dan 336 kepala desa se-Konsel.
Selain melaksanakan tatap muka, pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi pentingnya jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi masyarakat dan perangkat desa.
Dikesempatan itu, H Surunuddin Dangga menekankan aparatur pemerintah kecamatan dan desa agar pembangunan di Konawe Selatan dilaksanakan secara terpadu.
Kata dia, di tahun 2023 ini pemerintah kecamatan dituntut untuk mempersiapkan rencana aksi pembangunan untuk mensinergikan pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.
“Tahun 2023 adalah tahun prestasi dan membangun inovasi dalam pembangunan daerah,” ajak Surunuddin.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah, lanjut Surunuddin adalah menurunkan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan tidak menjadi warisan terus menerus. Kita berharap masyarakat bagaimana terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, rasa aman dan berpartisipasi dalam kegiatan publik,” tutur Surunuddin.
Salah satu sektor dalam pengentasan kemiskinan, kata Surunuddin, kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan dan terpenuhinya jaminan ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
“Desa harus ada kepedulian kepada kepala-kepala keluarga. Peran kita bagaimana dapat memangkas kemiskinan dengan bahu-membahu bersama program yang jelas dan bersinergi,” ungkap Surunuddin.
Dikatakannya, fokus pemerintah memangkas angka kemiskinan hingga tahun 2025 sampai di bawah 9 persen.
“Olehnya itu, desa perlu berpartisipasi menurunkan angka kemiskinan. Kedua, Memetakan setiap desa apa unggulannya sehingga bantuan yang turun tepat guna bagi masyarakat. Dana desa diharapkan dibelanjakan sesuai dengan keunggulan produk desa,” papar orang nomor satu di Konawe Selatan ini.
Ketiga, tambah Surunuddin, pengelolaan BumDes yang sehat, pengentasan stunting. “Keempat Pemda mengarah ke digitalisasi. Yang akan dimulai dari kabupaten dan mengarah ke kecamatan sampai ke desa-desa dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai,” tandas Surunuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe Selatan, Drs Annas Mas’ud M.Si menuturkan untuk memantapkan konsep hebat dibutuhkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara APBD dan APBDes.
Dimana, lanjut Annas, APBDes yang merupakan kewenangan skala desa sehingga penurunan angka kemiskinan dapat kita intervensi secara bersama-sama.
“Dana desa memiliki peran strategis untuk memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau pekerja rentan. Selanjutnya apabila kita dapat implementasi secara bersamaan akan memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan maupun memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kita,” jelas mantan Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan.
Penulis : RIRIN
Publisher : O³