TEGAS.CO,. WAKATOBI – Bupati Wakatobi Haliana angkat bicara terkait APBD yang disinyalir tiga versi alias ganda oleh DPRD. Orang nomor satu di Wakatobi ini tegas mengatakan bahwa APBD 2023 hanya satu yang sah.
Menurut dia, Pemda tidak pernah merubah (dokumen) APBD sebagaimana yang di soalkan DPRD. Bahkan dia yakin semua proses pembahasan APBD hingga pada tahap evaluasi ke Pemprov telah memenuhi syarat undang-undang.
“Tidak ada yang pernah di ubah-ubah oleh Pemerintah daerah (Pemda). Saya tidak tahu di zaman-zaman dulu. Tapi, 2021,2022 dan 2023 di zaman saya yakin 1 juta persen ngga ada satu pun yang di ubah-ubah,” katanya saat memberi sambutan dalam acara Konsultasi Publik II, di Gedung Pesanggrahan, Wangi-Wangi Selatan, Kamis (14/9/2023).
Dia meminta DPRD agar tidak mempermasalahkan keabsahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, yang ujuk-ujuk nya akan mengorbankan APBD perubahan. Sebab, kata dia, antara APBD (induk) dan APBD Perubahan beda ranahnya.
“Jangan kemudian mengorbankan APBD perubahan. Kalau (APBD) itu bermasalah, Bupati bertanggung jawab, Sekda bertanggung jawab, TAPD bertanggung jawab. Di situ ada (Kepala) Bappeda dan disitu juga ada Kadis Keuangan,” ucapnya.
Namun demikian, Bupati Haliana tak menapik bahwa dalam prosesnya dokumen APBD terjadi pergantian. Hal ini terjadi di tahap evaluasi ke Pemprov. Misalnya adanya penambahan atau pengurangan program kerja Pemda. Pun akan memengaruhi anggaran yang semula.
“Memang (ada) tiga dokumen, tapi itu baru dokumen usulan, baru rancangan, belum angka pasti. Tetapi (dokumen APBD) yang sudah di Perda kan itu cuma satu,” ungkapnya.
Ia pun merasa risau pasalnya DPRD mempertanyakan keabsahan APBD 2023. Terlebih, polemik itu telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
“Saya perlu sampaikan kepada seluruh jajaran Pemda untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, jangan yang pintar menjadi pura-pura bodoh, dan yang pada akhirnya yang sudah bodoh menjadi bodoh,” cetusnya.
Dokumen APBD 2023 Tiga Versi
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD La Ode Nasrullah menyebut dokumen APBD 2023 diduga tiga versi. Hal ini dikatakannya saat menerima massa Aliansi Kedaulatan Masyarakat Sipil, di Gedung DPRD, Wangi-Wangi Selatan, Rabu (22/8/2023).
Dia mengatakan anggota DPRD sendiri, termaksud dirinya, bingung soal dokumen APBD 2023, yang berbeda dengan hasil pembahasan bersama.
“Di mana dokumen APBD 2023 yang kita sepakati bersama berbeda, yang dikonsultasikan Pemda ke Pemprov dan dokumen peraturan bupati tentang penjabaran APBD 2023 juga berbeda. Jadi, dokumen (APBD perubahan) mana yang mau kita bahas?,” ucap La Ode Nasrullah.
Lebih lanjut ia menjelaskan salah satu contoh yang di ubah dalam item APBD 2023 oleh Pemda yakni yang anggaran perencanaan pembangunan Dermaga Patinggu di Desa Liya One sebesar 7 miliar rupiah. Padahal itu sudah menjadi kesepakatan bersama.
“Tetapi tiba-tiba (oleh Pemda) di ubah semaunya saja menjadi Rp 2,8 miliar,” kata Nasrullah.
“Oleh karena itu DPRD saat ini masih sedang mengaji isi dokumen yang diubah sepihak oleh Pemerintah daerah (Pemda),” tegasnya kembali.
Reporter: Rusdin
Editor: Redaksi