TEGAS.CO, SULAWESI TENGGARA – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan tiga rekomendasi terkait nasib guru honorer R2 dan R3. Rekomendasi tersebut diputuskan setelah Komisi IV dan Komisi I DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan Forum Guru Honorer R2 dan R3 se-Sultra, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sultra, Selasa (4/3/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Andi Muh. Saenuddin yang memimpin rapat dengar pendapat membacakan tiga rekomendasi, yaitu pertama, merekomendasikan kepada forum guru honorer membentuk tim kecil maksimal 3 orang perwakilan untuk melengkapi data dan menyerahkannya kepada Diknas untuk kemudian diteruskan ke BKD.
“Yang kedua, dalam hal ini pihak Diknas bersedia memberikan data SAL jika dibutuhkan,” ucapnya.
Ketiga kata Saenuddin, meminta kepada Diknas dan BKD untuk bersama-sama menyusun formasi supaya 457 guru honorer bisa diakomodir melalui usulan BKD.
“Jadi BKD langsung saja bersurat ke BKN nanti tembusan kami di DPRD, jika nantipun di pusat butuh pengawalan DPRD saya kira Komisi satu dan empat bersedia,” ujarnya.
Saenuddin mengatakan, Komisi I dengan BKD ke Kemenpan RB dan Komisi IV dengan Diknas ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika ini butuh pengawalan dari DPRD.
“Tapi kita percaya bahwa formasi yang diusulkan melalui BKD selanjutnya 457 yang formasi ini adalah guru mudah-mudahan berjalan lancar,” harapnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini meminta BKD dan Diknas jika surat usulan yang dikirimkan ke BKN di Jakarta supaya juga ditembuskan ke DPRD.
Hari Selasa pekan lalu, Forum guru honorer R2 dan R3 Se-Sultra menyampaikan aspirasi tuntutan ke DPRD, yaitu mereka yang tidak tercover tahap 1 atau honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu; meminta realisasi pengangkatan; moratorium P3K penuh waktu; dan tidak membuka penerimaan P3K tahap 2 sebelum R2 dan R3 diselesaikan.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar