TEGAS.CO, SULAWESI TENGGARA -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (7/7/2025)
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dari Sultra, hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ari Sismanto, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Kegiatan berlangsung dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kalau ingin masyarakat sejahtera, maka ekonomi daerah harus tumbuh. Kalau tumbuh, otomatis pendapatan naik, kemiskinan turun, layanan publik membaik,” ujar Tito.
Beberapa indikator ekonomi juga dipaparkan, termasuk pertumbuhan ekonomi Papua Barat sebesar 25,53% dan Maluku Utara sebesar 34,58%.
Tito mengingatkan bahwa peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga.
Adapun tiga arahan utama dari Mendagri yaitu:
- Menjaga ketersediaan stok dan harga komoditas pangan melalui aksi nyata TPID
- Meningkatkan sinergi lintas sektor pusat dan daerah
- Mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah nasional.
Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menambahkan strategi percepatan ekonomi melalui pemantauan indikator daerah, percepatan realisasi APBD, peningkatan sektor pertanian hingga industri, serta percepatan bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar menyatakan bahwa kekuatan ekonomi nasional adalah akumulasi dari kerja daerah. Oleh karena itu, sinergi pusat-daerah tidak bisa ditunda.
Menindaklanjuti arahan nasional, Kadis Ketahanan Pangan Sultra Ari Sismanto menjelaskan bahwa tingkat inflasi Sultra per Juni 2025 tercatat 0,7% (bulanan), 2,52% (tahunan), dan 2,74% (sepanjang tahun).
Angka ini masih dalam kisaran target nasional (1,5–3,5%), tetapi beberapa daerah sudah mulai mendekati batas atas, seperti Kabupaten Konawe (3,88%), Kolaka (3,34%), Baubau (3,11%), dan Kota Kendari (1,47%).
Untuk menekan inflasi, Pemprov Sultra melalui TPID menyiapkan enam langkah konkret:
- Operasi pasar murah
- Inspeksi pasar dan distributor
- Kerja sama pasokan pangan antar daerah
- Gerakan menanam secara masif
- Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT)
- Dukungan logistik dari APBD
“Semua OPD harus aktif, jangan hanya biro ekonomi. Kita tidak bisa menunggu, apalagi saat komoditas seperti beras, cabai, dan bawang mengalami gejolak harga,” ujar Ari.
Selain itu, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan pangan kepada 187.723 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing menerima 10 kg beras per bulan selama dua bulan ke depan. Penyaluran dimulai minggu ini secara bertahap.
Namun Ari juga menyoroti rendahnya serapan APBD Sultra yang masih berada di angka 39,62%. Hal ini menjadi perhatian karena rendahnya realisasi belanja turut memperlambat perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kita perlu mempercepat belanja, terutama yang menyentuh sektor riil. Kalau APBN terbatas dan APBD belum optimal, maka kerja sama dengan BI dan pihak swasta sangat diperlukan,” tutupnya.
Di balik angka-angka dan strategi nasional yang dibahas dalam rakor ini, ada harapan besar dari masyarakat Kota Kendari dan seluruh wilayah Sultra: agar stabilitas harga tetap terjaga, dan setiap program benar-benar terasa manfaatnya di tingkat rumah tangga.
Kita semua tahu, tantangan ekonomi tidak mudah. Namun kerja sama lintas sektor, belanja daerah yang cepat, dan perhatian terhadap komoditas pangan lokal bisa menjadi jawaban atas kecemasan masyarakatkhususnya para ibu rumah tangga, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Semoga enam langkah strategis yang telah dirancang bukan hanya menjadi daftar program, tetapi bisa dijalankan secara konsisten hingga menyentuh pasar-pasar tradisional dan masyarakat di lapisan terbawah.
Kendari sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting dalam menata ulang pola distribusi, mempercepat penyaluran bantuan, dan mendorong ketahanan pangan berbasis lokal.
Dengan gerak cepat, transparan, dan melibatkan semua elemen, kita berharap Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu menahan laju inflasi, tapi juga menciptakan ruang ekonomi yang adil dan merata untuk seluruh warganya.