TEGAS.CO., BAUBAU – Gedung DPRD Kota Baubau bergema dengan suara-suara yang berpadu dalam suasana rapat paripurna, Senin (21/7/2025). Agenda utama hari itu adalah penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini menandai sebuah tonggak penting dalam proses akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Meskipun semua fraksi menyatakan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD 2024, namun setiap fraksi mengajukan catatan dan rekomendasi yang bersifat strategis dan evaluatif. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang aktif dan bertanggung jawab.
Fraksi Golkar-Bintang-Demokrasi, melalui juru bicara Noor Gemilang Siradja, mengapresiasi realisasi anggaran yang baik, namun mendorong peningkatan kualitas belanja publik, khususnya di sektor pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Fokus pada kualitas dan ketepatan sasaran menjadi sorotan utama.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran yang cukup baik secara kuantitatif, namun kami mendorong agar belanja publik ke depan lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ungkap juru bicara fraksi Noor Gemilang Siradja.
Fraksi Pembangunan Sejahtera menekankan pentingnya penguatan perencanaan program dan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas serapan anggaran.
Mereka juga menyinggung beberapa kegiatan dengan serapan anggaran yang masih rendah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus di masa mendatang.
Transparansi dan efisiensi menjadi sorotan Fraksi Demokrasi Perjuangan. Mereka mengajak untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta efisiensi dalam penggunaan anggaran, dengan tujuan agar realisasi anggaran yang tinggi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Amanat-Nurani-Nusantara mengarahkan perhatian pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mengajak pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penggalian PAD tanpa membebani masyarakat kecil, dengan fokus pada perluasan basis pajak dan retribusi.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyarankan kajian ulang terhadap efektivitas program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka menekankan agar anggaran sosial diarahkan lebih strategis untuk menurunkan angka kemiskinan.
Dengan disetujuinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, DPRD dan Pemerintah Kota Baubau siap melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025.
Semoga catatan dan rekomendasi dari setiap fraksi ini akan menjadi acuan yang berharga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Baubau.
PENULUS: JSR
PUBLISHER: MAS’UD