TEGAS.CO, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling, menegaskan bahwa penguatan ekspor non-tambang dan hilirisasi industri merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya dalam audiensi bersama pelaku ekspor di Hotel Zahra Syariah Kendari, Selasa (29/7/2025).
Audiensi yang mengusung tema “Merebut Peluang Ekspor Non-Tambang Sultra dari Tangan Orang Lain” itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Staf Ahli Gubernur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, pimpinan instansi vertikal, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, manajemen PT Pelindo, HIPMI, KADIN Sultra, pelaku UMKM, serta mitra eksportir.
Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Hugua menyoroti lemahnya posisi Sultra dalam rantai ekspor nasional. Menurutnya, banyak komoditas unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, hingga produk UMKM yang diekspor melalui provinsi lain. Hal itu menyebabkan nilai ekspor justru tercatat atas nama daerah luar, bukan Sultra.
“Lautnya oke, daratnya oke, komoditasnya keren-keren. Tapi kenapa nilai ekspornya justru tercatat di Surabaya atau Jakarta? Padahal produksinya dari kita,” tegas Hugua.
Ia menambahkan, selama ini nilai ekspor Sultra masih didominasi sektor tambang yang mencapai 94 persen. Sementara sektor non-tambang seperti perikanan dan pertanian baru menyumbang sekitar 6 persen, padahal kontribusinya terhadap PDRB Sultra mencapai 23 persen.
“Tambang tidak bisa diandalkan terus. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, bisa habis. Maka kita dorong hilirisasi dan konsolidasi ekspor dari sektor non-tambang,” katanya.
Upaya konsolidasi pun telah dimulai di sektor perikanan. Melalui sinergi dengan Bea Cukai, Badan Karantina, Badan Mutu, Pelindo, dan pelayaran Meratus, ekspor perikanan Sultra kini mencapai 98 ton. Jumlah itu sebelumnya tidak tercatat dalam statistik resmi karena pengiriman dilakukan dari daerah lain.
Perwakilan Bea Cukai Kendari, Taufik Sato, menyampaikan bahwa sistem ekspor dari Kendari kini sudah digital dan terintegrasi, serta hanya memerlukan satu kali dokumen perizinan. Ia juga menyebut bahwa asistensi kepada pelaku usaha terus dilakukan.
“Banyak produk pertanian dan perikanan kita diekspor, tapi lewat daerah lain. Misalnya, nilam asal Kendari diekspor oleh perusahaan dari luar. Maka nilai ekspornya tidak muncul atas nama Sultra,” ujarnya.
Wagub Menyinggung Ketertinggalan
pertumbuhan ekonomi Sultra yang saat ini baru di angka 5,6 persen, di bawah target nasional sebesar 8,1 persen. Ia menekankan pentingnya langkah konkret melalui penguatan sektor lokal yang berkelanjutan.
Audiensi ini pun mendapat respon positif dari seluruh peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bank Indonesia, PT Pelindo, serta para stakeholder lainnya yang menyampaikan strategi penguatan ekspor non-tambang dari Sulawesi Tenggara.
Langkah konsolidasi ekspor non-tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bentuk keberanian untuk mengambil kembali posisi daerah dalam rantai perdagangan nasional. Potensi besar seperti hasil laut, pertanian, dan produk UMKM tak lagi boleh diabaikan atau dilepas begitu saja ke provinsi lain. Dengan mengawal sendiri proses ekspor dari daerah asal, Sultra menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi bukan hanya slogan, tapi sedang diwujudkan secara bertahap dan sistematis.
Diharapkan, upaya hilirisasi dan penguatan ekspor non-tambang ini benar-benar dilanjutkan dengan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, pelaku usaha, pelabuhan, hingga UMKM harus berjalan dalam arah yang sama. Semoga Sultra tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi sebagai provinsi yang mampu berdiri di atas kekuatan lokalnya: laut yang kaya, tanah yang subur, dan masyarakat yang produktif.
Penulis: Febiyanti
Komentar