KENDARI, TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Sultra dalam rapat paripurna dewan, Senin, 3 Agustus 2027.
Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Dr. Ir. Hugua, M.Lingk., dan diterima oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, yang didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh para anggota dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaiannya, Wagub Hugua menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 yang berpatokan pada RKPD 2027 dan PP No. 12 Tahun 2019 harus disesuaikan secara substantif akibat kondisi tekanan ekonomi global dan penyesuaian fiskal daerah.
Poin Utama Indikator Makro Ekonomi Sultra
Sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran, Pemprov Sultra memaparkan sejumlah data dan capaian indikator makro ekonomi daerah yakni,
Pertumbuhan Ekonomi & PDRB
Pertumbuhan ekonomi Sultra pada Triwulan I-2026 mencatatkan angka solid sebesar 6,23% dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,55 triliun.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (20,14%), sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama PDRB (23,34%).
Angka Kemiskinan
Persentase penduduk miskin Sultra per September 2025 tercatat sebesar 10,14%, mengalami penurunan 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.
Inflasi Daerah
Inflasi year-on-year pada Juni 2026 berada di angka 4,68% (IHK 114,60). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau (5,60%) dan terendah di Kabupaten Konawe (2,12%).
Pemerataan Pembangunan
Rasio Gini Sultra membaik ke angka 0,357 per September 2025, yang menunjukkan distribusi pembangunan semakin merata.
Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berada pada tingkat aman sebesar 3,25%. Penyerapan tenaga kerja terbesar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (36,06%).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Sultra tahun 2025 mencapai 74,25 (kategori tinggi). Kota Kendari (86,36) dan Kota Baubau (80,29) masuk dalam jajaran delapan daerah elit se-Sulawesi Tenggara dengan IPM di atas 80, di mana Kota Kendari menjadi yang tertinggi di Sulawesi.
Rincian Rancangan Anggaran KUA-PPAS 2027
Dalam penyampaian kebijakan umum keuangan daerah, Wagub menjelaskan gambaran umum target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Sultra untuk TA 2027:
1. Pendapatan Daerah
Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,243 triliun, dengan rincian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,635 triliun.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU & DBH) Rp1,607 triliun (diproyeksikan sama dengan TA 2026 sembari menunggu rincian resmi Kemenkeu RI).
2. Belanja Daerah
Total alokasi anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,323 triliun, yang dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp2,274 triliun.
Belanja Modal Rp239 miliar. Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp15 miliar. Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota Rp793 miliar.
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA). Direncanakan sebesar Rp79 miliar untuk menampung sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Pengeluaran Pembiayaan. Rp0 (tidak ada pengeluaran untuk pembayaran kewajiban pada TA 2027).
Komitmen Pelayanan dan Sinergi Pembangunan. Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Selain itu, alokasi anggaran juga dipastikan mencakup pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta P3K Part-Time melalui realokasi PAD.
Menutup penyampaiannya, Wagub Hugua menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota DPRD Sultra, serta mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi guna mengawal pembahasan KUA-PPAS 2027 demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar