TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA., Selasa, 12 Agustus 2025 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat pembahasan Laporan Semester 1 APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 serta Prognosis Perubahan APBD TA 2025.
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang hingga semester pertama baru terserap 30%. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, dihadiri seluruh anggota dan dihadiri Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh transisi kepemimpinan usai pelantikan Gubernur definitif pada 20 Februari 2025.
Selain itu, implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran baru efektif dijalankan pada Mei 2025, sehingga waktu eksekusi APBD hanya berjalan sekitar 2-3 bulan.
“Dampaknya, realisasi pendapatan turun dari Rp5 triliun menjadi Rp4,8 triliun, dan belanja berkurang dari Rp4,7 triliun menjadi Rp4,6 triliun,” jelas Robert.
Proyeksi Semester Kedua dan Utang Menumpuk
Robert memaparkan, gap pendapatan yang harus dipenuhi pada semester kedua mencapai Rp3,188 triliun, sementara sisa belanja yang belum terealisasi sebesar Rp3,2 triliun. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyerapan, khususnya untuk belanja modal dan proyek kontraktual.
Namun, anggota DPRD, Rosni, menyoroti utang pemerintah ke pihak ketiga yang belum lunas, termasuk retensi proyek 2023–2024 senilai Rp40 miliar dan sisa utang jangka panjang ke PT CMI sebesar Rp268 miliar. “Jangan sampai kas daerah kosong lagi di akhir tahun seperti 2024,” tegas Rosni.
Sementara anggota DPRD Sultra lainnya, Suwandi, mengkritik 27 OPD yang belum menyerap belanja modal sama sekali, meski ia memaklumi kendala birokrasi.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor diprediksi turun Rp14 miliar akibat perubahan kebijakan tarif.
“Kita harus pastikan sumber pendapatan, terutama Pajak Hiburan Daerah (PHD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), benar-benar bisa direalisasikan,” tambah Suwandi.
Pemerintah berjanji mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertambangan, termasuk potensi nikel senilai 142 juta metrik ton untuk menutup defisit. Robert juga memastikan perubahan APBD 2025 akan segera dibahas untuk menyesuaikan dengan RPJMD baru.
“Kami akan berusaha percepatan belanja di Juli-Agustus agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun,” pungkas Robert.
PUBLISHER: MAS’UD