SULAWESI TENGGARA, TEGAS.CO – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025 lalu menjadi pemicu utama bagi Mabes Polri untuk melancarkan operasi besar-besaran terhadap tambang ilegal.
Target utama operasi ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kaya akan nikel, mineral strategis untuk industri nasional.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri ditunjuk untuk memimpin operasi ini. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas instruksi presiden untuk menindak tegas tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera, menegaskan kedaulatan negara, serta melindungi lingkungan dari kerusakan.
Meski menghadapi tantangan berat seperti jaringan kuat pelaku dan keterlibatan oknum, operasi ini berpotensi menjadi tolok ukur baru bagi penegakan hukum di sektor pertambangan.
Keberhasilan operasi ini akan diukur dari kemampuannya untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan terorganisir.
DPRD Sultra Dukung Penuh Instruksi Presiden
Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Suwandi, memberikan apresiasi mendalam terhadap komitmen Presiden Prabowo.
Dalam pidato kenegaraannya, presiden menegaskan akan menertibkan 1.063 tambang ilegal di Indonesia tanpa pandang bulu.
Video pidato presiden RI, Prabowo Subianto terkait tambang ilegal 👇
https://vt.tiktok.com/ZSAjv2eoU/
“Kami tahu bahwa terkadang karunia Allah dalam bentuk sumber daya alam yang melimpah, justru membuat masyarakat di sekitarnya hidup dalam kelaparan karena lingkungan menjadi rusak,” ujar Suwandi.
Ia berharap, penertiban ini dapat menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya yang berada di lingkar tambang.
Suwandi juga menanggapi pernyataan Presiden yang tidak akan mentolerir keterlibatan oknum, termasuk jenderal, mantan jenderal, atau politisi, dalam praktik ilegal ini.
Menurutnya, ini adalah sebuah kewajiban bersama untuk mengelola kekayaan negara dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga mengusulkan pendekatan berbeda bagi penambang rakyat kecil, yaitu dengan membentuk koperasi untuk membantu dan menertibkan mereka, asalkan tidak digunakan sebagai tameng untuk praktik penyelundupan.
Pernyataan ini disambut baik oleh Suwandi sebagai langkah awal menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bertanggung jawab di Sultra.
PUBLISHER: MAS’UD