KENDARI, TEGAS.CO, Selasa, 26 Agustus 2025 – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini, membahas berbagai permasalahan di sektor pendidikan.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Andi Muh. Saenuddin, dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Sekertaris Dinas Pendidikan Sultra, kepala sekolah SMA/SMK se Sultra , serta Ketua Dewan Pembina AP2 Sultra, Hasan dan jajarannya.
Andi Muh. Saenuddin menekankan pentingnya RDP ini sebagai forum untuk memverifikasi dan mencari kesesuaian atas berbagai permasalahan yang ada.
Anggota Komisi lainnya, Hj. Rosni menjelaskan, pendidikan merupakan fondasi penting dalam kehidupan setiap individu dan bangsa. Ia menekankan bahwa setiap orang, termasuk para pemangku kebijakan, pernah merasakan dan melewati proses pendidikan sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga jenjang yang lebih tinggi.
“Kita semua yang duduk di sini pernah melewati waktu pendidikan. Kita mengetahui, merasakan, dan menjalani secara langsung bagaimana proses pendidikan di NKRI hari ini,” ujar Rosni dalam sebuah kesempatan diskusi pendidikan.
Menurutnya, pengalaman pribadi dalam dunia pendidikan memungkinkan setiap orang untuk membedakan kondisi pendidikan di masa lalu, masa kini, dan bagaimana harapan untuk masa depan. Pemahaman ini sangat penting dalam merumuskan model pendidikan yang ideal dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Sulawesi.
Rosni menambahkan, model pendidikan yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, model tersebut juga harus inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Kita harus memikirkan model pendidikan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Sulawesi. Model yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan siswa,” jelasnya.
Rosni berharap, dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki, para pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan dunia pendidikan demi masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Hasan, Ketua Dewan Pembina AP2 Sultra, menyampaikan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian pihaknya.
Di antaranya adalah dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang melibatkan oknum kepala sekolah dan komite sekolah.
Ia menyoroti adanya transaksi keuangan yang mencurigakan melalui rekening Bank BPD, serta praktik jual beli atribut sekolah yang dinilai memberatkan siswa dan orang tua.
“Kami menemukan banyak bukti transfer uang komite yang ternyata rekeningnya ada di Bank BPD. Bayangkan, jika kita telusuri, ada ratusan rekening BPD yang digunakan untuk menampung uang komite,” ungkap Hasan.
Selain itu, Hasan juga menyoroti mahalnya harga atribut sekolah, seperti baju seragam, yang dijual dengan harga tidak wajar.
Ia juga mempertanyakan efektivitas program pendidikan yang ada, serta meminta perhatian dari pemerintah daerah terhadap nasib para pelajar di Sultra.
RDP ini juga memberikan kesempatan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengklarifikasi dan tanggapan terkait berbagai isu yang diangkat.
Diharapkan, melalui forum ini, berbagai permasalahan di sektor pendidikan Sultra dapat segera teratasi, dan kualitas pendidikan di daerah ini dapat semakin meningkat.
PUBLISHER: MAS’UD