JAKARTA, TEGAS.CO, 5 September 2025 – Gelombang demonstrasi yang melanda tanah air sejak 25 Agustus lalu, dipicu oleh kombinasi mematikan: kenaikan tunjangan anggota DPR, krisis biaya hidup yang mencekik rakyat, brutalitas aparat yang tak terkendali, dan erosi kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat.
17+8 Tuntutan Rakyat: Hasil Kongsi Akal Sehat
Dirumuskan oleh koalisi masyarakat sipil yang progresif (termasuk influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Andovi da Lopez), 17+8 Tuntutan Rakyat adalah antitesis dari janji-janji manis politisi busuk. Tuntutan ini adalah representasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, serikat buruh militan, dan kelompok mahasiswa revolusioner. Sumber
BEM SI: Garda Depan Perjuangan Mahasiswa
BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) turut ambil bagian dalam pusaran demonstrasi, dengan tuntutan yang beririsan dengan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Fokus mereka tajam: reformasi DPR yang mandul, transparansi anggaran yang selama ini disembunyikan, dan penolakan terhadap militerisasi sipil yang mengancam kebebasan.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025):
1. Tarik TNI dari jalanan! Hentikan kriminalisasi demonstran!
2. Usut tuntas kekerasan aparat! Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin!
3. Bekukan tunjangan dan fasilitas mewah anggota DPR!
4. Buka brankas anggaran DPR! Publikasikan secara transparan!
5. Seret anggota DPR bermasalah ke Badan Kehormatan!
6. Pecat kader partai yang korup dan memicu amarah rakyat!
7. Partai politik, berpihaklah pada rakyat! Bukan pada oligarki!
8. Anggota DPR, turun ke jalan! Dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil!
9. Bebaskan demonstran yang ditahan selama aksi 25–31 Agustus!
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan oleh aparat!
11. Tangkap dan adili aparat yang melakukan tindakan represif!
12. Kembalikan TNI ke barak! Hentikan alih fungsi kepolisian!
13. TNI, jangan campuri urusan sipil!
14. Upah layak untuk buruh, guru, tenaga kesehatan, dan mitra ojol!
15. Cegah PHK massal! Lindungi buruh kontrak!
16. Dialog dengan serikat buruh tentang upah minimum dan outsourcing!
17. Batalkan revisi UU TNI yang membuka pintu bagi militer untuk campur tangan dalam urusan sipil! Sumber
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026):
1. Reformasi total DPR! Audit independen dan peningkatan standar anggota!
2. Reformasi partai politik! Perkuat pengawasan eksekutif!
3. Reformasi perpajakan yang adil! Hentikan pajak yang mencekik rakyat!
4. Sahkan RUU Perampasan Aset! Perkuat KPK!
5. Reformasi kepolisian! Wujudkan profesionalisme dan policing yang humanis!
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian! Cabut mandat proyek sipil!
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen!
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan! Evaluasi UU Cipta Kerja dan tata kelola BUMN! Sumber
BEM SI: Suara Mahasiswa Tak Bisa Dibungkam
BEM SI menggelar aksi “Indonesia (C)emas Jilid II 2025” pada 2 September 2025, menyuarakan 11 tuntutan yang sejalan dengan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Tuntutan BEM SI:
1. Tolak politisasi sejarah dan pengaburan fakta!
2. Transparansi perjanjian bilateral!
3. Audit izin pertambangan dan lindungi masyarakat adat!
4. Batalkan pembangunan batalion baru di Aceh!
5. Tolak UU TNI dan militerisasi kampus!
6. Sahkan RUU Perampasan Aset!
7. Tolak promosi LGBT dan regulasi yang sesuai nilai budaya!
8. Tuntaskan pelanggaran HAM dan impunitas!
9. Tolak dwifungsi jabatan sipil-militer!
10. Reformasi DPR dan transparansi anggaran!
BEM SI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah suara rakyat yang selama ini diabaikan pemerintah.
Beberapa tuntutan jangka pendek telah diakomodasi:
– Partai politik (NasDem dan PAN) menonaktifkan anggota DPR kontroversial (Sahroni, Uya Kuya).
– Presiden Prabowo berjanji mencabut tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
– TNI mengklaim patroli mereka tidak bersenjata tajam dan akan terus dilakukan.
Tuntutan yang Masih Menggantung:
– Pembebasan demonstran yang ditahan.
– Pembentukan tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat.
– Transparansi anggaran DPR secara lengkap.
– Penarikan TNI dari pengamanan sipil.
– Tuntutan jangka panjang masih abu-abu.
17+8 Tuntutan Rakyat adalah manifestasi dari aspirasi publik yang mendambakan perubahan struktural di bidang politik, hukum, ekonomi, dan HAM.
BEM SI, sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, mendukung tuntutan ini melalui aksi dan tekanan terhadap pemerintah.
Meskipun sebagian tuntutan telah ditanggapi, banyak poin kritis masih menunggu realisasi.
Gelombang demonstrasi ini adalah cermin ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif, serta tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi. sumber
PUBLISHER: MAS’UD