KENDARI, TEGAS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, memfasilitasi keberangkatan delapan aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat ke Jakarta.
Selain itu, satu orang dari keterwakilan media online lokal untuk melakukan peliputan langsung, namun kepastiannya belum terkonfirmasi.
Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi penyampaian berbagai tuntutan terkait isu nasional dan daerah langsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Fasilitasi ini merupakan wujud dari janji La Ode Tariala saat menerima massa aksi unjuk rasa pada tanggal 1 dan 2 September 2025 lalu.
Baca juga 👇
https://tegas.co/2025/09/03/14-elemen-aksi-damai-di-dprd-sultra/
Saat itu, ia meminta masing-masing satu perwakilan dari setiap aliansi untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di DPR RI.
“Pak Ketua DPRD sendiri secara pribadi memfasilitasi,” kata Nurwal Afni, Bagian Aspirasi Sekretariat DPRD Sultra, pada Selasa (16/9/2025).
Aspirasi Serius Ditanggapi, La Ode Tariala Urus Jadwal Langsung ke Jakarta.
Nurwal Afni menambahkan bahwa Ketua DPRD La Ode Tariala sangat serius menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para aliansi.
Ia bahkan pergi ke Jakarta pada hari Minggu untuk mengurus jadwal pertemuan di DPR RI.
“Sehingga alhamdulillah direspons baik oleh DPR RI. Dari sekian puluh provinsi yang memberikan aspirasi ke sana, jadwalnya pada hari Rabu, 17 September 2025 besok siang. Pertemuannya bersama-sama dengan Kalimantan Utara,” ungkap Nurwal.
Tuntutan Aliansi dari Tunjangan DPR hingga RUU Perampasan Aset
Berdasarkan aksi unjuk rasa yang digelar pada awal September lalu, beberapa tuntutan utama yang dibawa oleh para aliansi ini antara lain:
1. Meminta tunjangan anggota DPR RI dipotong atau bahkan dihilangkan.
2. Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
3. Menuntut penghapusan beberapa pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
4. Meminta penindakan terhadap tindakan represif kepolisian yang merugikan massa demonstran.
5. Menuntut pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang merugikan demonstran.
Keberangkatan perwakilan delapan elemen ini dijadwalkan antara tanggal 16 hingga 17 September 2025.
PUBLISHER: MAS’UD