TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmen penuh dalam mendukung riset dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam acara PAIR-UHO-Sultra Round Table Meeting yang digelar Selasa (14/10/2025) di Gedung Rektorat Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Sekda menyebut, forum tersebut menjadi ajang strategis mempertemukan akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan langkah konkret memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra melalui Sekda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre (AIC), Universitas Halu Oleo (UHO), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI atas kerja sama dalam program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR).
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi AIC bersama UHO yang telah menyelenggarakan forum ini sebagai ruang diskusi penting lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga menegaskan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti musim kering berkepanjangan, curah hujan ekstrem, hingga gelombang panas.
Ia mencontohkan, sembilan kabupaten di Sultra sempat menetapkan status tanggap darurat akibat kekeringan dampak El Niño. Dampak perubahan iklim ini turut berpengaruh terhadap sektor kesehatan, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, gangguan pernapasan, hingga gangguan gizi.
Karena itu, Gubernur menilai pendekatan lintas sektor sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kesehatan. Melalui forum ini, ia berharap lahir analisis berbasis data lokal berupa peta kerentanan iklim dan kesehatan dari tiap daerah di Sultra.
“Rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD, serta diadopsi dalam kebijakan adaptasi iklim dan kesehatan,” tambahnya.
Pemerintah provinsi juga berkomitmen membuka akses data dari OPD terkait dan mendorong pelibatan masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti nelayan, petani, komunitas adat, dan warga pesisir dalam proses penelitian serta pengambilan keputusan.
Gubernur berharap forum tersebut menjadi pijakan awal bagi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, berani berpikir besar, bekerja inklusif, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara PAIR-UHO-Sultra Round Table Meeting turut dihadiri Konsul Jenderal Australia di Makassar Todd Dias, Direktur Eksekutif AIC Dr. Eugene Sebastian, perwakilan LPDP, pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, serta jajaran akademisi dan perwakilan OPD kabupaten/kota se-Sultra.
Plt Rektor UHO yang diwakili oleh PR IV, Prof. Dr. Takdir Saili, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan memilih UHO sebagai tempat pelaksanaan forum tersebut.
“Kami gembira bisa berpartisipasi. Ke depan, diharapkan kolaborasi tidak hanya bersifat individu, tetapi kelembagaan. Konsorsium yang tergabung dalam PAIR ini bisa diperluas,” ujarnya.
Direktur Eksekutif AIC, Dr. Eugene Sebastian, mengapresiasi partisipasi seluruh peserta yang mendukung riset lintas negara ini.
“Hari ini kami memperkenalkan PAIR yang terdiri dari lebih dari 15 universitas dan 200 peneliti, baik dari Australia maupun Indonesia. Fokus kami pada perubahan iklim dan komunitas pesisir,” katanya.
Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menyatakan optimismenya bahwa kemitraan riset ini dapat memperluas dampak hingga ke wilayah Indonesia Timur.
“Fokus saya bagaimana program ini bisa berdampak ke kawasan timur Indonesia. Saya bangga karena kemitraan PAIR kini menjangkau wilayah Sulawesi lainnya, dengan peneliti yang memahami kearifan lokal,” ungkapnya.
Forum PAIR-UHO-Sultra menjadi ruang penting yang memperlihatkan bagaimana ilmu pengetahuan dan kebijakan publik dapat berjalan beriringan. Ketika akademisi dan pemerintah bersatu dalam riset iklim dan kesehatan, maka lahirlah kebijakan yang berpijak pada data, bukan sekadar wacana. Inilah bentuk nyata kolaborasi ilmiah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Harapannya, forum ini tidak berhenti hanya sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat kebijakan berbasis riset. Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti hasil forum dengan tindakan konkret, mulai dari penyusunan peta risiko iklim hingga kebijakan kesehatan adaptif di tingkat masyarakat.
Keterlibatan perguruan tinggi seperti UHO dalam kemitraan internasional juga membuka peluang bagi peningkatan kapasitas akademik dan kontribusi ilmuwan daerah dalam menyelesaikan persoalan global dengan pendekatan lokal. Dengan kolaborasi ini, riset bukan lagi menjadi proyek semata, melainkan bagian dari upaya membangun masa depan yang tangguh terhadap krisis iklim dan kesehatan.
Ke depan, kolaborasi lintas negara dan lintas sektor ini diharapkan melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan di pesisir dan pedesaan. Sultra bisa menjadi contoh provinsi yang tidak hanya membicarakan adaptasi iklim, tetapi juga melaksanakannya dengan langkah nyata dan berkelanjutan.
Penulis : Febiyanti