KENDARI, TEGAS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 27 November 2025, dengan agenda penyerahan Dokumen serta Pidato Pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua H. Herri Asiku dan Hj. Hasmawati, ini menandai dimulainya proses pembahasan fiskal daerah. Pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, yang mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Target Pendapatan Anjlok Hampir Rp1 Triliun
Dalam pidato pengantar yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Hugua, terungkap bahwa Rancangan APBD (RAPBD) 2026 menghadapi tantangan berat akibat proyeksi penurunan pendapatan daerah yang signifikan.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Total target Pendapatan Daerah pada tahun 2026 adalah sebesar Rp4,06 Triliun,” papar Hugua. Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar Rp946,86 Miliar atau 18,88% dibandingkan target tahun 2025.
Penurunan tertinggi, menurut Pemerintah Provinsi, dipengaruhi oleh anjloknya Dana Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat, yang diproyeksikan turun 30,14% atau sebesar Rp984,587 Miliar menjadi Rp2,281 Triliun.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,78 Triliun, bersumber utama dari Pajak Daerah (Rp1,39 Triliun).
Belanja Daerah Difokuskan pada Tiga Prioritas Pembangunan
Meskipun Pendapatan Daerah menurun, Belanja Daerah juga direncanakan turun sebesar 13,07% menjadi Rp4,083 Triliun.
Wakil Gubernur Hugua menjelaskan bahwa fokus belanja tetap diarahkan pada tiga prioritas utama pembangunan Sultra.
Ketiga prioritas utama pembangunan Sultra yaitu, Kesejahteraan dan Kualitas SDM adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, berkeadilan, dan memiliki akses setara terhadap layanan dasar.
Penguatan Perekonomian adalah, memperkuat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif melalui peningkatan konektivitas dan optimalisasi SDA.
Serta Tata Kelola Pemerintahan yang berarti memperkuat tata kelola pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berintegritas.
Rencana Belanja Daerah mencakup Belanja Operasi sebesar Rp3,049 Triliun dan Belanja Modal sebesar Rp301,595 Miliar yang mengalami penurunan tajam sebesar Rp425,738 Miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Belanja Transfer direncanakan naik Rp121,865 Miliar menjadi Rp681,875 Miliar.
Sebelum penyerahan Ranperda APBD, proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026, yang dilaporkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada 25 November 2025, berlangsung alot dan terlambat sekitar tiga bulan dari jadwal seharusnya.
Banggar menyoroti target PAD 2026 yang masih diproyeksikan menurun sekitar Rp31,161 Miliar dari target 2025. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Dalam laporannya, Banggar merekomendasikan Peningkatan Pajak Daerah denga menargetkan penambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp25 Miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp10 Miliar. Penambahan ini dialokasikan pada pos Belanja Tak Terduga (BTT).
Optimalisasi Kendaraan Tambang: Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Terpadu untuk mendata, mendaftarkan, dan mengawasi sekitar 1.688 kendaraan operasional perusahaan tambang yang disinyalir belum terdata dan berpotensi merugikan pendapatan daerah.
Pembahasan dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra menyepakati proyeksi dividen tahun 2026 sebesar Rp81,4 Miliar hingga angka optimis Rp84 Miliar, lebih rendah dari capaian tahun 2025 sebesar Rp99,5 Miliar.
Meskipun demikian, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan terhadap dokumen KUA-PPAS TA 2026.
Penyerahan dokumen ini menjadi langkah awal kritis bagi DPRD dan Pemprov Sultra untuk memastikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dapat menjawab tantangan penurunan anggaran di tahun mendatang.
PENULIS: MAS’UD