“Dari Gedung Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari. Ini adalah Laporan Khusus bersama saya, Mas’ud.”
“Pendengar setia Tegas.co, apa jadinya jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya datang untuk menangkap, tapi justru datang untuk ‘menantang’? Hari ini, Kamis, 4 Desember 2025, tantangan itu dilemparkan langsung di hadapan para wakil rakyat kita.”
“KPK RI melalui Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) hari ini menggelar diskusi strategis bersama DPRD Sultra. Isu utamanya menohok: Potensi uang kita.”
“Kita semua tahu, Sultra ini ‘surga’ sumber daya alam. Nikel, aspal, emas, semuanya ada. Tapi, KPK menyoroti satu hal yang janggal. Kenapa postur APBD Sultra masih berkutat di angka 5 triliun rupiah?”
“Menurut Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Bapak Agung Yudha Wibowo, angka segitu belum mencerminkan kekayaan kita. Beliau menegaskan, dengan SDA melimpah, kapasitas fiskal Sultra harusnya bisa tembus 7 triliun, bahkan 8 triliun rupiah!”
“Kata Pak Agung tadi, ini bukan mimpi siang bolong. Ini target realistis. KPK ingin memotivasi teman-teman di DPRD dan Pemprov supaya lebih ‘gaspol’ lagi menyusun anggaran.”
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Nah, mungkin Anda bertanya, atau para pejabat kita beralasan: ‘Susah Mas, kita terbentur aturan Pemerintah Pusat.’ Masalah kewenangan sering jadi kambing hitam pendapatan daerah tidak maksimal.”
“Menariknya, KPK mendengar keluhan itu. Dalam diskusi tadi, KPK menawarkan diri menjadi ‘Jembatan’. Solusi konkret.”
“Pak Agung Yudha menegaskan, jika ada regulasi kementerian atau lembaga pusat yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah, Pemda diminta segera bersurat. Tembuskan ke KPK. Selama itu dalam perspektif pencegahan korupsi, KPK siap ikut mendiskusikan masalah itu di tingkat pusat.” “Jadi, tidak ada alasan lagi ya, saling lempar tanggung jawab.”
“Kunjungan yang juga dihadiri Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Bapak Edi Suryanto ini, juga menjadi bagian dari roadshow menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA).”
“Agenda besarnya adalah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025. KPK kembali mengingatkan ‘Tiga Mantra’ DPRD: Pengawasan, Budgeting, dan Legislasi. Semuanya harus dijalankan dengan integritas penuh.”
“Sebagai penutup laporan ini, saya mengutip pesan kunci dari KPK tadi: Target 7 Triliun itu mungkin dicapai, kuncinya satu: Soliditas. Sinergi antara DPRD, Eksekutif, Forkopimda, dan kita semua sebagai masyarakat.”
“Saya Mas’ud, melaporkan langsung dari Gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk Tegas.co.” “Sampai jumpa di laporan selanjutnya.”