KENDARI, TEGAS.CO – Di tengah deretan meja bundar berbalut kain putih di gedung BPSDM Sulawesi Tenggara, Kamis (11/12/2025), suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah yang biasanya kaku, mendadak berubah menjadi panggung dialektika.
Dr. LM. Rusdin Jaya, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, berdiri memegang mikrofon.
Ia tidak memulainya dengan angka-angka target panen atau serapan anggaran, melainkan dengan sebuah postulat filsafat abad ke-17.
“Cogito, ergo sum,” gema pemikiran René Descartes itu dihadirkannya ke dalam ruangan. “Aku berpikir, maka aku ada.” atau “Aku berpikir, jadi aku ada.”
Bagi Rusdin, eksistensi seorang birokrat sejatinya ditentukan oleh daya pikirnya.
Namun, ia sadar, berpikir di dalam ekosistem birokrasi hari ini bukan lagi perkara bebas nilai seperti zaman para filsuf.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Ia mengajak peserta rapat menelusuri lorong waktu, membedah evolusi kepemimpinan dari masa ke masa.
“Zaman dahulu, ucapan ulama atau pendeta adalah fatwa, sebuah kebenaran mutlak,” ujarnya dengan intonasi tenang namun menukik.
Ia kemudian melompat ke era Orde Baru, masa di mana fungsi pimpinan, menurut kelakarnya, disederhanakan menjadi dua ekspresi wajah, yaitu, tertawa jika staf berhasil, dan marah jika staf gagal.
Namun, narasi Rusdin bermuara pada sebuah ironi modern. Di era di mana konsep Reinventing Government dan Good Governance diagungkan sebagai obat bagi “patologi birokrasi”, para pejabat justru merasa terpasung.
Rusdin meluapkan kegelisahannya tentang paradoks inovasi. Di satu sisi, birokrat dituntut melakukan improvisasi.
Di sisi lain, mereka dikurung dalam tembok tebal bernama regulasi dan sistem aplikasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
“Faktanya, kita punya patron dalam melaksanakan tugas. Kita tidak bisa lagi berpikir out of the box,” keluhnya.
Ia memberi contoh konkret yang menohok. Sebagai nahkoda di Dinas Perkebunan, imajinasinya melambung ingin membangun industri pengolahan hasil kebun yang masif di Sultra.
Namun, imajinasi itu harus mendarat paksa karena terbentur sekat Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).
“Kami di perkebunan ingin membangun industri besar, tapi kami tidak punya tupoksi di situ. Itu sudah menjadi ranah teman-teman di Dinas Perindustrian,” tuturnya.
Di ruangan berpendingin udara itu, Rusdin Jaya menyiratkan sebuah pesan sunyi, di tahun 2025 ini, semangat “Aku Berpikir Maka Aku Ada” mungkin masih relevan secara filosofis, namun secara administratif, birokrat seringkali hanya “Ada Karena Regulasi Mengizinkan”.
PUBLISHER: MAS’UD