KENDARI, TEGAS.CO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rapat ini digelar guna membahas sinkronisasi program serta evaluasi kinerja mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sektor kesehatan.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sultra tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin.
Dalam jalannya rapat, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Turut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IV, Rosni, serta Sekretaris Komisi IV. Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sultra juga tampak hadir dan memberikan atensi serius dalam pembahasan tersebut.
Para anggota yang hadir antara lain Hj. Gunartin, Hj. Muniarty M Ridwan, Hj. Harmawati, Hj. Isyatin Syam, dan Muh. Mu’thasim Saifullah.
Agenda RDP ini menghadirkan mitra kerja utama Komisi IV, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Sultra beserta jajarannya.
Kehadiran mitra OPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian program kesehatan yang telah berjalan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
Melalui forum ini, Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenuddin menyimpulkan beberapa poin rekomendasi krusial dalam rapat tersebut.
Pertama, ia menyoroti perlunya peningkatan harmonisasi kinerja. Menurutnya, komunikasi antara Dinas Kesehatan dan Komisi IV dalam setahun terakhir masih sangat minim dan hanya terbatas pada pertemuan formal seperti RDP.
“Harusnya ada komunikasi intensif untuk meminimalisir kesan bahwa kita hanya berhadapan ketika menyelesaikan persoalan saja,” tegas Andi Saenuddin.
Poin kedua, Komisi IV merekomendasikan peningkatan efisiensi penyelenggaraan program kerja tahun 2026.
Andi Saenuddin memberikan catatan kritis terkait postur anggaran dimana 57,6 persen terserap untuk belanja pegawai.
Ia meminta agar anggaran diseimbangkan dengan memaksimalkan fasilitas pelayanan publik serta program prioritas nasional, seperti penanganan TBC.
Ketiga, DPRD Sultra mendesak penyelesaian dokumen Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPK) agar dapat rampung pada Januari ini agar bisa segera digunakan.
Keempat, terkait manajemen aset, Komisi IV memberikan perhatian khusus pada penyelesaian masalah aset di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Tolong ini diselesaikan, jangan lempar tanggung jawab. Ini demi pelayanan publik agar bisa dibenahi melalui APBD,” imbuhnya.
Terakhir, Andi Saenuddin meminta Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera menjadwalkan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada awal tahun (trimester pertama).
Hal ini dinilai vital untuk menyamakan persepsi dan langkah, mengingat aspirasi masyarakat terkait kesehatan ditujukan kepada seluruh jenjang wakil rakyat, mulai dari Kabupaten hingga Provinsi.
Usai RDP bersama Dinas Kesehatan, Komisi IV langsung tancap gas dengan RDP bersama Biro Kesra.
RDP kali ini membahas diantaranya terkait pembagunan asrama haji yang hibgga kini belum tuntas. Rapat juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenang Sultra
PUBLISHER: MAS’UD