KENDARI, TEGAS.CO – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Fajar Ishak, secara tegas meluruskan isu miring mengenai dugaan “anggaran siluman” dalam APBD 2026 yang belakangan ini memicu gejolak di parlemen.
Fajar mengklarifikasi, dana puluhan miliar tersebut telah dibahas secara umum oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sultra. Hanya saja, rincian detailnya memang belum sempat terurai secara mendalam saat pembahasan awal.
Menurut Fajar, status anggaran tersebut telah diklarifikasi oleh TAPD dalam rapat yang digelar pada Senin kemarin. Ia menolak penggunaan istilah “siluman” untuk pos anggaran yang menurutnya memiliki tujuan penggunaan yang jelas.
”Kalau ada yang mengasumsikan itu anggaran siluman, sebenarnya tidak begitu. Anggaran siluman itu kan anggarannya tidak ada dan penggunaannya tidak jelas. Ini anggarannya ada dan jelas penggunaannya,” ujar Fajar Ishak, Selasa (24/2/2026).
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Fajar membeberkan, berdasarkan penjelasan TAPD, rincian dana senilai Rp42 miliar tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor penting, yaitu, Sektor Perhubungan (± Rp20 Miliar) untuk Perbaikan infrastruktur di tiga pelabuhan utama penyumbang PAD retribusi terbesar yaitu, Torobulu-Tampo, Amolengo-Labuan, dan Baubau-Waara.
Kesehatan (Rp3,6 Miliar) untuk Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di Sultra.Pendidikan (Rp5 Miliar) dialokasikan Pengembangan sekolah unggulan.
Sementara Sektor Lainnya yaitu dialokasikan untuk Penyediaan air bersih dan sanitasi di kampung nelayan (khususnya wilayah Soropia) serta dukungan anggaran untuk agenda kunjungan Presiden dan program koperasi merah putih.
Meski membantah adanya anggaran siluman, Fajar mengakui terdapat kelemahan dalam komunikasi teknis antara Pemprov dan DPRD.
Namun, ia memastikan kesepakatan akhir telah dicapai, termasuk mengembalikan 50% hasil PAD sektor perhubungan untuk renovasi fasilitas pelabuhan yang rusak parah.
”Intinya semua ada ‘cantolannya’ (dasar hukum). Ke depan, kami harus membahas lebih detail agar tidak terjadi miskomunikasi lagi antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
Isu ini mencuat setelah suasana panas menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Sultra pada 10 Februari lalu. Para legislator mencium ketidakberesan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diduga tidak sinkron dengan dokumen kesepakatan paripurna maupun hasil evaluasi Kemendagri.
Indikasi adanya pergeseran angka mencapai puluhan miliar rupiah ini sempat dinilai bukan sekadar kesalahan input, melainkan upaya sistematis mengubah alokasi secara sepihak.
Namun, dengan klarifikasi dari pihak Banggar hari ini, diharapkan tensi politik terkait APBD 2026 dapat mereda.
PUBLISHER: MAS’UD