KENDARI, TEGAS.CO – Sikap manajemen PT Vale Indonesia di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menuai kecaman.
Perusahaan tambang nikel raksasa tersebut diduga menggunakan media “buzzer” untuk menangkis pemberitaan negatif terkait dugaan penyerobotan lahan warga dan pencemaran lingkungan.
Dugaan ini mencuat setelah Humas PT Vale, Suwarni, mengirimkan tautan berita dari situs bedakasus.com kepada pimpinan tegas.co yang telah mengikuti jenjang Uji Kompetensi Wartawan (Muda, Madia dan Utama).
Tulisan dalam situs tersebut tersirat keberatan atas pemberitaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra yang membahas konflik lahan warga.
Namun, saat ditelusuri, situs yang dikirimkan Humas PT Vale tersebut ditengarai sebagai media “buzzer”.
Pasalnya, situs tersebut tidak memiliki susunan redaksi yang jelas serta tidak terdaftar dalam organisasi wartawan maupun asosiasi media siber resmi serta belum terverifikasi administrasi maupun faktual pada dewan pers. Selain itu, KBLI yang digunakan bukan lah KBLI untuk media siber tapi penerbitan surat kabar.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan jasa buzzer tersebut, Suwarni belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Ketegangan antara pihak perusahaan dan media lokal semakin memanas setelah muncul pemberitaan yang mengungkap fakta di lapangan, Senior Manager External Relations PT Vale Blok Pomalaa, Hasmir, melalui bawahannya, Suwarni, langsung melakukan tindakan reaktif.
Pihak Humas terpantau mengeluarkan (delete) perwakilan media dari grup kemitraan WhatsApp pada Jumat (13/3/2026).
Langkah ini dinilai oleh manajemen redaksi sebagai bentuk sikap anti-kritik. Desakan pun muncul agar jajaran Humas PT Vale Kolaka segera dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap gagal menjalin komunikasi publik yang sehat.
Polemik ini merupakan buntut dari RDP di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (10/3/2026) lalu.
Pertemuan yang awalnya dimaksudkan sebagai mediasi antara PT Vale dengan pemilik lahan, Ibu Hanuria, justru berakhir ricuh.
Pemicunya adalah pernyataan Hasmir yang dinilai manipulatif. Di hadapan Komisi I dan II DPRD Sultra, Hasmir mengklaim bahwa Ibu Hanuria terkejut masalah ini sampai ke meja legislatif.
“Dari komunikasi kami via WhatsApp, Ibu Hanuria itu kaget, kok tiba-tiba ada RDP ini,” klaim Hasmir di depan forum.
Pernyataan tersebut langsung memicu ledakan emosi ahli waris Ibu Hanuria yang hadir. Aksi gebrak meja tak terhindarkan.
“Jangan seolah-olah orang tua saya itu berbohong! Saya ini anaknya, Pak! Tidak ada kata sabar kalau orang tua sudah digituin!” teriak anak kandung Ibu Hanuria dengan nada tinggi.
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Muh. Poli, mengecam keras gaya komunikasi tim eksternal PT Vale.
Ia menilai pola komunikasi tersebut sangat amatir dan justru memicu konflik horizontal (adu domba) antara orang tua dan anak.
“Humas seharusnya menjadi jembatan (bridge builder), bukan malah menyebar isu yang memicu friksi. Kalau modelnya begini, lebih baik undang pimpinan yang bisa mengambil keputusan langsung!” tegas Poli.
Meski dihadiri tim legal dari Jakarta hingga divisi engineering, RDP tersebut gagal membuahkan kesepakatan konkret.
Hingga saat ini, warga masih menuntut keadilan atas dugaan penyerobotan lahan dan dampak pencemaran lingkungan yang mereka alami akibat aktivitas perusahaan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Fajar Ishak, DJ., SE., MH, menyayangkan sikap staf Humas PT Vale Indonesia Blok Pomalaa yang mengeluarkan (remove) wartawan Tegas.co dari grup kemitraan WhatsApp pada Jumat (13/3/2026).
Tindakan tersebut diduga merupakan reaksi emosional dan tidak etis pihak perusahaan terhadap pemberitaan terkait kericuhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra beberapa waktu lalu.
Sikap Reaktif yang Tidak Profesional
Menurut Fajar Ishak, tindakan mengeluarkan jurnalis dari grup komunikasi resmi karena pemberitaan yang kritis adalah langkah yang tidak elegan dan terkesan anti kritik.
Ia menegaskan, jika perusahaan merasa ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, seharusnya mereka menempuh jalur klarifikasi atau memberikan bantahan secara resmi, bukan dengan memutus saluran komunikasi.
PUBLISHER: MAS’UD