Reses: Sederet Temuan Andi Muh. Saenuddin di Dunia Pendidikan Kolaka
Sebarkan artikel ini
Post Views: 1570
Ketua Komisi IV, Andi Muh. Saenuddin (kanan) saat reses di Kolaka awal Juni 2026. Foto: DOK
KOLAKA, TEGAS.CO – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muhammad Saenuddin, mengungkap sederet persoalan krusial yang melilit dunia pendidikan di wilayah Kolaka Raya.
Temuan ini didapat saat Andi Saenuddin menggelar reses masa sidang kedua tahun anggaran 2025-2026 yang berlangsung sejak 30 Mei hingga 6 Juni 2026.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Andi Saenuddin menyambangi tiga titik lokasi untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Titik pertama dilakukan di SMAN 1 Tanggetada, Kabupaten Kolaka, titik kedua di SMAN 1 Kolaka dan titik ketiga di SMAN 1 Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan OSIS.
Permasalahan yang ditemukan cukup kompleks, mulai dari kesejahteraan hingga tata kelola anggaran.
Di SMAN 1 Kolaka, terungkap fakta memilukan bahwa gaji guru PPPK paruh waktu telah mandek selama sembilan bulan sejak pelantikan November 2025 lalu.
Selain itu, aturan ketat penggunaan dana BOS yang hanya Rp1,5 juta per siswa dinilai menghambat pengembangan bakat siswa, sehingga muncul desakan agar kebijakan pelarangan pungutan komite sekolah ditinjau kembali.
Di SMAN 1 Tanggetada, kendala utama yang ditemukan adalah krisis tenaga pendidik akibat belum adanya pengganti bagi guru yang telah meninggal dunia, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah yang mendesak.
Sementara di SMAN 1 Tirawuta, Andi Saenuddin menyoroti tunggakan pembayaran proyek pembangunan ruang kelas baru senilai miliaran rupiah yang baru dibayar 25 persen oleh pemerintah daerah, meskipun gedung telah rampung dan digunakan.
Reses: Sederet Temuan Andi Muh. Saenuddin di Dunia Pendidikan di Kolaka
Andi Saenuddin menegaskan, seluruh temuan tersebut, termasuk adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada fasilitas mobiler sekolah, akan segera dibawa ke dalam sidang resmi DPRD Sultra.
Ia berkomitmen mendesak pihak eksekutif, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mempercepat penyelesaian hak-hak guru dan pembayaran proyek daerah.
Meski diterpa berbagai persoalan, Andi Saenuddin memberikan apresiasi atas capaian SMAN 1 Tirawuta yang berhasil lolos verifikasi tahap awal Sekolah Terintegrasi Nasional.
Program ini diharapkan menjadi solusi alternatif bagi keterbatasan APBD daerah melalui kucuran dana APBN untuk peningkatan sarana pendidikan.
Kunjungan ini menutup rangkaian reses dengan langkah nyata untuk memastikan keberlangsungan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara tetap menjadi prioritas pemerintah.
