Rapat Kerja Komisi II DPRD Sultra, Evaluasi 13 OPD
KENDARI, TEGAS.CO – Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja Evaluasi bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan, dan biro lingkup Pemprov Sultra di Ruang Rapat DPRD Sultra.
Evaluasi ini berfokus pada efektivitas realisasi anggaran, isu strategis sektor ekonomi, investasi, sumber daya alam, hingga pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sultra memaparkan strategi pengendalian inflasi.
Salah satunya lewat rencana penambahan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 8,4 ton untuk mengantisipasi gejolak harga dan bencana.
Selain itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyubsidi transportasi distributor telah terealisasi 207 kali di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Catatan dinas menunjukkan mayoritas daerah di Sultra kini telah memiliki cadangan pangan mandiri, kecuali Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Dr. H. Ardin, menekankan agar setiap program pemerintah tidak sekadar menjadi formalitas penyerapan anggaran, melainkan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Mantan Ketua DPRD Konawe ini meminta Dinas Ketahanan Pangan menyusun argumentasi ilmiah terkait efektivitas subsidi GPM agar dapat diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar).
“Kami ingin menguji apakah yang dipaparkan betul-betul memberikan impact bagus terhadap arah kebijakan program. Jika indikatornya belum memberi pengaruh, untuk apa anggaran itu? Namun jika dampaknya bagus dan kurang anggaran, mari kita tambah bersama,” tegas Dr. H. Ardin.
Selain masalah pangan, Ardin melayangkan kritik keras kepada Dinas Koperasi dan UMKM Sultra terkait maraknya praktik simpan pinjam berkedok koperasi yang beroperasi harian maupun mingguan di pedesaan.
“Di lapangan, masyarakat resah oleh oknum yang mengaku koperasi simpan pinjam tapi menagih harian atau mingguan. Bagaimana pengawasannya? Apakah legalitas mereka sah? Jangan sampai keberadaan mereka justru mencekik warga desa,” kritik Ardin.
Melalui evaluasi ini, Komisi II DPRD Sultra mendesak seluruh OPD mitra untuk memperketat pengawasan lapangan dan memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra.
Komentar