Sekira Pukul 11.00 Wita, Puluhan massa pengunjukrasa tiba di kantor DPRD Konawe. Mereka tiba dengan membawa poster yang berisi tulisan terhadap kinerja kepala desanya.
Dalam pernyataan sikap, massa menyebut Dana Desa (DD) tahun 2017-2018 yang mencapai Rp1,5 M, diduga hanya dipakai untuk membuat jalan dusun saja. Sementara itu masih banyak program lain yang harus di prioritaskan.
Dalam orasinya, Tasman menyampaikan, bahwa kepala desa menutup ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Bagaimana mungkin laporan pertanggung jawaban desa dibuat kalau tidak ada tanda tangan ketua BPD,”tegasnya.
Pendemo diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe, Kadek Rai Sudiani. Menanggapi tuntutan AMD Paku Jaya, Ketua Komisi akan segera menggelar hearing terkait masalah tersebut.
“Jam kedua besok kita akan hearing tanggal 29, saya akan mengundang semua yang terkait, seperti inspektorat dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Termasuk juga kades yang bersangkutan. Perwakilan warga juga kami harap bisa ikut menghadiri,”ungkapnya.
Mendapati keterangan dari pihak DPRD Konawe massa pun memberi apresiasi. Mereka berjanji akan hadir saat hearing untuk mendengar langsung keterangan dari kepala desanya.
REPORTER: RICO
PUBLISHER: MAS’UD