tegas.co., MUNA, SULTRA – Inovasi pemanfaatan Dana Desa (DD) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) 2019 telah dibuktikan beberapa desa yang memiliki Potensi terutama di bidang pariwisata.
Dengan berbagai inovasi dilakukan guna untuk mengubah pendapatan yang berkaitan dengan masyarakat.
Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Muna, La Ode Darmansyah, menjelaskan, pada 2019 Dana Desa telah dialokasikan dengan proritasnya adalah peningkatan Siltap Desa, memperbaiki pendapatan kepala Desa dan aparatnya, serta berkaitan dengan pendapatan masyarakat.
“Alokasi Dana Desa juga diporsikan untuk perbaikan infrastrutur kantor desa seperti rehap kantor dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),”jelasnya belum lama ini.
Lanjut dia, Dana Desa telah ditegaskan sesuai Peraturan Bupati Muna, 20 sampai 30 persen dianggarkan melalui Bumdes dalam rangka untuk peningkatan para petani, dengan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang ditingkatkan.
“Kita juga telah menggenjot di bidang pariwisata yang ada di desa, tujuanya, selain memperbaiki pendapatan masyarakat, kita juga mempopulerkan tentang wisata sebagai jargon kabupaten Muna “Mai Te Wuna”, kondisi ini sudah berjalan seperti beberapa wisata yang ada di kabupaten Muna, yaitu, Liangkobori, Napabale, Meleura, Puncak Masalili dan Topa. Selain itu juga pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa melalui Desa Terang bagi orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk memasukan instalasi listrik di rumahnya, kemudian proses beda rumah bagi orang-orang tua jompo yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membangun rumahnya, semuanya dianggarkan dari dana desa, untuk beda rumah dalam rangka perbaikan pemukiman masyarakat yang ada di Desa,” tutupnya.
Dilansir dari (sumber), Jokowi mengkucurkan Dana Desa Rp. 187 Triliun
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, total dana desa yang telah disalurkan ke seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia mencapai Rp 187 triliun.
Pada 2015, dana desa yang disalurkan mencapai Rp 20,7 triliun. Kemudian di 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 47 triliun, dan kembali naik di 2018 menjadi Rp 50 triliun.
Pada 2019, pemerintah mengalokasikan dana desa Rp 70 triliun ditambah dana kelurahan Rp 3 triliun. Alokasi anggaran dana desa dan dana kelurahan tersebut baru akan disalurkan tahun ini.
“Artinya, sampai kemarin 2018 akhir di Desember sudah Rp 187 triliun yang kita kucurkan kepada desa-desa di seluruh tanah air,” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, Minggu (6/1/2018).
Dana desa yang telah disalurkan pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sebanyak 19.000 kilometer, 24.000 pos pelayanan terpadu atau posyandu, 50.000 pendidikan anak usia dini (PAUD) yang telah selesai, dan 8.900 pasar desa.
“Pasar desa itu penting sehingga produk-produk petani produk nelayan bisa masuk ke sana, bisa dijual baik ke kota baik juga kepada konsumen langsung,” jelas kepala negara.
Selain itu, ada sekitar 58.000 irigasi yang telah dibangun dari penyaluran dana desa, sampai dengan 4.100 embung yang telah dibangun.
“Artinya, dana ini betul-betul menetes dipakai oleh desa,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa.
“Pak Kades, hati-hati, Pak Kades. Dana ini diawasi. Mungkin mata saya mungkin cuma dua, tapi intelijen saya banyak sekali. Intelijen saya siapa sih? Rakyat,” kata Jokowi.
“Jangan sampai ada yang masuk ke kuping saya, Pak dari Rp 1,3 miliar yang dikerjain hanya Rp 300 juta. Nah hati-hati. Hati-hati. Semuanya gunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” tegasnya.
KONTRIBUTOR: LA ODE AWALLUDIN