Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaDaerahWakatobi

Rapat TKPKD: Desa dan Kelurahan Diminta Jadi Validator Kemiskinan

921
×

Rapat TKPKD: Desa dan Kelurahan Diminta Jadi Validator Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Rapat TKPKD: Desa dan Kelurahan Diminta Jadi Validator Kemiskinan
Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar oleh Bappeda Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara disalah satu villa di wangi-wangi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara  (Sultra) mengelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2019, di villa nadila, Wangi-Wangi, Selasa (23/07/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Wakatobi La Tarima mengatakan, rapat TKPKD digelar dengan maksud untuk merumuskan langkah  pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan di daerah. Aspek sasarannya ialah menghasilkan basis data tentang kemiskinan, sehingga nantinya sebagai rujukan pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya.

“Kita ketahui bersama bahwa di RPJMD kita (Pemkab) juga sektor kemiskinan merupakan salah satu indikator capaian kita, yang secara eksplisit tertuang dalam visi ketiga tentang pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

La Tarima menjelaskan, keterlibatan lintas sektor, baik dari unsur instansi OPD hingga ketingkat bawah yakni desa atau kelurahan akan menghasilkan output yang akurat tentang data kemiskinan.

“Kenapa hari ini kami mengundang aparat desa dan kelurahan, yang idealnya rapat TKPKD hanya bisa melibatkan lintas sektor di OPD terkait. Sebab kita ketahui aparat desa dan aparat kelurahan dapat secara pasti mengetahui penduduknya,”ungkapnya.

Olehnya itu, sambung mantan Kabag Ekonomi Setda ini, peran aktif aparat desa dan kelurahan menjadi sangat penting untuk melakukan valisasi data kemiskinan di masing – masing wilayah.

“Mereka kita harapkan sebagai validator utama dalam melisting data kemiskinan ditempatnya masing-masing,”ucapnya.

Perlu ditahu, Rapat TKPKD merupakan rapat agenda tiap tahun yang dilaksanakan oleh Bappeda, dimana pada instansi OPD terkait diberi waktu untuk memaparkan langkah ‘jitu’ yang telah dan akan dilaksanakan oleh instansi tersebut.

Terlihat sejumlah instansi OPD tampak hadir, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian. Dan juga sejumlah Kepala Desa atau perangkat desa.

RUSDIN

Terima kasih