Opini

Akhiri Mafia di Titik Nadir Dunia Kesehatan

77
×

Akhiri Mafia di Titik Nadir Dunia Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Fatimah Azzahra S. Pd

Dunia kesehatan tengah berada di titik nadir. Tenaga medis dunia sedang berjibaku melawan serangan virus covid-19. Jumlah pasien terinfeksi virus semakin banyak dengan tingkat persebaran yang semakin luas. Jumlah korban meninggal karena terinfeksi pun terus meningkat tajam. Di tengah pandemi covid-19, kebutuhan akan alat kesehatan dan obat-obatan pun sangat tinggi. Terutama masker, APD, ventilator dll. Namun 90% kebutuhan alkes harus impor.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, persoalan kesehatan yakni health security telah menjadi perhatian lama Erick Thohir. Sebab, untuk urusan kesehatan ini masih tergantung impor. Erick menjelaskan, saat ini Indonesia masih 90% impor alat kesehatan dari luar negeri. Hal itu menjadi peluang bagi mafia-mafia alat kesehatan yang memanfaatkan momen tersebut. “Beliau (Erick Tohir) melihat ada di urusan kesehatan ini, kita itu alat kesehatan saja sampai lebih dari 90% itu dari impor, bahannya impor. Kemudian obat-obatan, bahan baku dan obat-obatan 90% impor,” kata Arya dalam video pesan singkat, Jumat kemarin (17/4/2020), dilansir dari detikfinance.com.

Peran mafia kesehatan di tengah pandemi virus corona (COVID-19) tampak kentara. Hal ini terlihat dari bagaimana penyediaan alat kesehatan yang diimpor dari luar negeri dalam rangka membantu tenaga medis terindikasi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Mafia besar baik global maupun dalam negeri membuat Indonesia sibuk berdagang tanpa membangun industri dalam negeri.

Arya menyatakan, “Ada pihak yang hanya memfokuskan pada jual beli saja. Tidak berusaha untuk membangun industri di dalam negeri kita sendiri untuk mengadakan alat kesehatan, dan Corona ini jelas menjadi ujian kita, dan membuka mata kita semua”. (tribunnew.com)

Istilah “Mafia” menurut kamus Wikipedia, kini telah melebar hingga merujuk kepada kelompok besar apapun yang melakukan kejahatan terorganisir, termasuk tindak penipuan dan penggelapan dana. Oleh karena itu mafia perdagangan alat-alat kesehatan adalah sebuah konfederasi rahasia yang bertujuan memberikan perlindungan, pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi illegal dalam pembelian alat-alat kesehatan yang sarat dengan penipuan dan penggelapan dana sehingga dapat merugikan Negara. Seperti, perusahaan yang sengaja menimbun alat-alat kesehatan dan kemudian diperjualbelikan dengan harga yang tidak wajar.

Kini, praktik mafia alat kesehatan tidak hanya terjadi dalam level dalam negeri, namun juga terjadi pada level dunia. Salah satu praktiknya terjadi pada perdagangan ventilator. Saat ini, ventilator menjadi alat kesehatan yang diburu semua negara. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan, termasuk di Indonesia. Walhasil, ketika pemerintah berhasil mendapatkan pasokan pun harganya sudah melambung tinggi.

Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir mengatakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual di Jakarta Jumat, Selasa (21/4) bahwa terdapat adanya mafia alkes (alat kesehatan) dalam permasalahan pandemi ini dikarenakan permintaan alkes jauh lebih tinggi daripada pasokannya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh mafia alkes. Di sisi lain, impor alat kesehatan juga tidak berjalan lancar karena setiap negara menjaga pasokannya untuk penanganan COVID-19. Selain itu, muncul mafia farmasi ini karena adanya kesepakatan melalui broker tertentu, sehingga pembelian alat-alat kesehatan tidak langsung ke pabrik dan harus membeli dengan harga yang sangat tinggi.

Adanya mafia-mafia kesehatan merupakan bukti bahwa industri kesehatan dalam negeri terpuruk untuk meraih keuntungan pribadi. Serta bukti bahwa dominasi kapitalisme membuat korporasi global menekan pemerintah indonesia dalam kebijakan ekonomi khususnya industri kesehatan. Untuk itu dibutuhkan kemandirian dalam membangun industri farmasi, sehingga negara bisa memproduksi sendiri alat kesehatan.

Terbukti dalam satu bulan saja sudah ada beberapa pihak di dalam negeri yang bisa merancang dan mengembangkan ventilator lokal, antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.  “Kenapa selama ini mesti impor? Berarti ada trader. Pak Erick berpikir pasti ada yang memaksa ingin trading terus. Ini terbukti, ternyata kita bisa bikin ventilator,” ujar Arya dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 19 April 2020 (tempo.co).

Ventilator-ventilator rancangan lokal masih harus diuji. Kalau sudah selesai dan bisa dibuat secara massal, Kementerian BUMN akan segera menunjuk PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN untuk memproduksinya. Bila produksi itu bisa diwujudkan, berarti selama ini Indonesia memang bisa memproduksi ventilator di dalam negeri. Selama ini kita impor karena kita menerapkan sistem kapitalisme yang memberi ruang mafia kesehatan atau para broker menguasai penyediaan alat-alat kesehatan masyarakat. Negeri ini membutuhkan pemerintahan yang mandiri dan dunia membutuhkan kepemimpinan yang adil dan steril dari kerakusan kaum kapitalis.

Berbeda dalam islam, negara memiliki peran sangat besar untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang gratis dan berkualitas untuk seluruh warga negaranya. Termasuk menyediakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Karena itu anggaran negara sangat besar disediakan yang diperoleh dari hasil penjualan sumber daya alam yang melimpah seperti barang-barang tambang (emas, batu bara, minyak bumi dll).

Sehingga islam tidak memberi ruang kepada mafia kesehatan untuk menguasai dan mengambil untung dalam menyediakan alat-alat kesehatan. Karena negara akan membeli dengan harga yang sesuai dari warga negaranya sendiri. Tidak boleh ada korporasi yang menguasai kebutuhan dasar masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua ini akan terwujud saat islam diterapkan secara total dalam seluruh aspek kehidupan dalam naungan khilafah. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan khulafaurrosyidin dalam menerapkan islam secara kaffah selama 13 abad lamanya.
Wallahu’alam bi ash shawab.

Oleh: Fatimah Azzahra, S. Pd (Aktivis Muslimah)