TEGAS.CO,. SULTRA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta secepatnya mendata honorer kategori dua atau K2 untuk mengikuti seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rencananya akan dilaksanakan Maret 2021 mendatang.
Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Sultra, H. Abustam dalam rapat dengar pendapat dengan perhimpunan honorer K2 Sultra, Selasa (8/12/2020).
Abustam mengatakan, dari hasil konsultasinya bersama asisten III pemprov dan perwakilan honorer Sultra ke Komisi II DPR dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta bulan lalu. Mereka mendapat kabar gembira bahwa honorer khususnya tenaga administrasi bisa mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.
Untuk itu dia kembali meminta BKD menyusun laporan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebagai dasar permohonan kuota penerimaan CPNS dan PPPK di KemenPAN RB dan BKN.
“Karena penyampaian dari Deputi Perencanaan BKN kepada kami. BKD Sultra belum memasukkan laporan analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) untuk seleksi CPNS dan PPPK,” ucapnya.
BKD Sultra melalui Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai, Hadjrah mengatakan pihaknya sementara lagi mendata ulang berapa jumlah honorer K2, karena ada honorer yang meninggal dunia dan sudah jadi PNS.
“Untuk akhir tahun ini difokuskan mendata honorer khusus guru SMA/SMK/SLB yang jumlahnya sekitar hampir 1000 lebih. Jika sudah tuntas, akan dilanjutkan pendataan honorer tenaga teknis administrasi,” ungkapnya.
Ketua Perhimpunan Honorer Indonesia Nur Baeti yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, setuju dengan apa yang disampaikan oleh komisi I DPRD.
Dia menyarankan agar BKD secepatnya mengurus data honorer dan Anjab serta ABK permohonan kuota CPNS dan PPPK. Bahkan dia siap membantu dan mengawal prosesnya.
“Saya yakin BKD komitmen memperjuangkan honorer yang ada di Pemprov Sultra. Kami tetap mengawal prosesnya, bahkan kami siap bantu menyusun ABK dan Anjab” pungkasnya.
Reporter : Mas’ud
Editor : YA