oleh

FPBB Gelar Koja-Koja Poadhati Terkait Kelembagaan Adat di Buton

Iklan BPD
Foto bersama usai kegiatan Koja-Koja Poadhati

TEGAS.CO,. BAUBAU – Forum Pemerhati Budaya Buton (FPBB) menggelar Koja-Koja Poadhati terkait pelembagaan adat dan tradisi Buton kini dan masa yang akan datang. Kegiatan tersebut di laksanakan di Metro Entertainment. Sabtu (16/1/2021)

Ketua FPBB , La Ode Azlan Aziz mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kembali budaya Buton pada tatanan original atau keasliannya. Caranya dimulai dengan mengumpulkan masyarakat adat dari kelompok bangsawan Walaka maupun Kaomu atau biasa disebut kadie to nunca (dalam). Sehingga lembaga adat yang ada saat ini dapat terlegitimasi oleh masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun provinsi.

“Ini juga merupakan keinginan dari generasi muda agar bagaimana tokoh adat ini bisa menjadi panutan masyarakat”, ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, telah banyak contoh yang terjadi, bahwa nilai budaya sudah bias dari originalnya. Bahkan hal itu sudah terimplementasi pada kehidupan masyarakat Buton.

“Usai kegiatan ini masih ada pertemuan berikutnya untuk menindaklanjuti pertemuan ini,” pungkasnya

Salah satu tokoh masyarakat Kepulauan Buton (Kepton) yang juga pemerhati budaya Buton, Samsu Umar Abdul Samiun menanggapi positif pertemuan tersebut. Pasalnya, fenomena kelembagaan adat yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya.

“Saya pikir ini pemikiran-pemikiran yang bagus sekali karena coba dicari satu rumusan yang tepat sehingga nanti kelembagaan adat Buton itu benar-benar lahir dalam keadaan normal agar kelembagaan adat yang dilahirkan itu benar-benar mendapat legitimasi dari masyarakat”, ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, masih ada beberapa peserta yang tidak paham akan sejarah sehingga dengan mudah dirusak oleh pihak tertentu. Sehingga nilai originalnya hilang.

“Misalnya, polemik PO5. Gaungan PO5 ini sudah masif dilakukan. Padahal itu menghilangkan nilai originalnya. Seperti saya katakan tadi ada dua faktor yang menghilangkan nilai itu. Pertama bisa saja ditinggalkan oleh generasi dan kedua, ada orang yang sengaja mengaburkan nilai itu lalu nilai originalnya tidak dibicarakan. Dan ini berbahaya jika dimiliki oleh orang yang memiliki status sosial,” ucap mantan bupati Buton itu.

Menurutnya, dimasa wali kota Amirul Tamim yang menjadikan kota Baubau sebagai kota Semerbak tak jadi masalah. Pasalnya, hal itu tidak mengubah tatanan dan nilai budaya Buton. Berbeda dengan PO5 yang mengadopsi falsafah pemerintahan Buton kemudian dijadikan sebagai karya ilmiah.

“Menurut saya ini ilmu cocokologi. Bahkan bisa dikatakan sebagai plagiat. Sebab, PO5 dengan sara patanguna itu sama, tak berbeda. Diktum yang ada dalam po5 itu sama dengan sara patanguna. Hanya saja sara patanguna itu 4 sedang Po5 itu diktumnya lima yang menambahkan satu pasal, pobinci-bincuki kuli. Padahal binci-binciki kuli ini sama juga, sudah ada sejak dulu. Ini kan jiblakan semua,” tuturnya.

Mantan ketua DPW PAN Sultra ini sependapat bila karya ilmiah po5 itu dibuat seperti penelitian soal Pancasila. Dalam temuan penelitian tersebut, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara melainkan juga sebagai alat pemersatu bangsa.

“Saya juga berharap dengan pertemuan ini bisa membentuk kelembagaan Kesultanan Buton yang betul-betul dapat menjadi performance serta mendapatkan hak hak protokolernya yang terakhir kami berharap kesultanan-kesultanan kelembagaan adat jangan disambung karena dapat mengaburkan nilai sejarah”, pungkasnya.

Reporter : JSR

Editor : YA

Komentar

Iklan Kominfo Sultra