TEGAS.CO., KENDARI – Dr. M. Najib Husain., S. Sos., M.Si dalam diskusi publik mengatakan, ada banyak tanda dari reformasi sejak 1999 yakni, perubahan dan perkembangan pemekaran daerah – daerah.
Saat itu, kata Najib, jumlah provinsi 24 dan 293 kabupaten. Setelah 15 tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan, provinsi di Indonesia menjadi 34 provinsi dan kabupaten kota menjadi 508.
“Moratorium ada 314 yang menunggu untuk dimekarkan, itu kabupaten kota dan salah satunya provinsi Kepulauan Buton (Kepton),”Jelas Najib Husain dalam diskusi publik dengan tema “Kepulauan Buton di simpang jalan dan tantangan” di eks Bro Kendari Jumat (26/3/2021) malam.
Kanapa Kepton harus mekar atau merdeka?
Najib mengurai, beberapa alasan disampaikan pada diskusi publik tersebut. Pertama menurutnya, bagaimana mendekatkan pelayanan. “Teman-teman menyadari begitu jauhnya pelayanan yang dirasakan jika berurusan di provinsi Sultra. Kita mesti ke kota Kendari berurusan dengan waktu lama, jarak yang begitu jauh, biaya yang banyak padahal kita tahu sendiri bahwa kita bisa meminimalisir, bisa mengubah rute, lalu kemudian Baubau dijadikan ibu kota provinsi. Itu yang pertama, mendekatkan diri dari pelayanan kepada masyarakat,”jelas Najib dihadapan tokoh pemekaran, tokoh politik, pemuda generasi kepton, tokoh agama serta sejumlah tamu undangan yang dihadiri Amirul Tamin dan Hugua.
Alasan kedua, secara historis, lanjut Najib menjelaskan, kita tahu bersama bahwa Buton bekas kerajaan menjadi sebuah simbol peradaban mengajarkan pola pikir, pola tindak dan pola perilaku sehingga saat ini Kepton layak untuk dimekarkan.
Kemudian pertimbangan ketiga adalah pendekatan budaya, kata Najib, dengan mekarnya Kepton sebagai provinsi, maka sudah pasti banyak manfaat dan perkembangan dan kemajuan yang didapatkan karena Buton cukup kaya seperti ragam bahasa, jika tidak dikelaolah, diberikan ruang dengan baik akan hilang dengan sendirinya.
Pertimbangan Ekonomi, lanjut Najib menjelaskan, pelabuhan yang terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah pelabuhan yang ada di Kota Baubau.
“Dengan posisi yang strategis ini, perlakuan jauh lebih baik jika pelabuhan Kota Baubau sudah setingkat pelabuhan provinsi Kepton,”urai dosen Universitas Halu Oleo (UHO) itu.
Pertimbangan berikutnya kata Najib, terkait anggaran. Dengan mekarnya Kepton menjadi provinsi akan banyak sumber-sumber pendapatan akan banyak didapatkan seperti DAK dan DAU yang akan diberikan kepada suatu daerah yang baru mekar.
Terakhir menurut Najib, pertimbangan keadilan. Najib bilang, proses pembangunan di Sulawesi Tenggara diharapkan tidak cuman di Kota Kendari saja. Namun diharapkan pembangunan sampai ke pelosok – pelosok daerah Buton, Busel yang sudah mekar, Baubau, Muna. Kita harapkan semua bisa maju dan sejahtera.
Dengan enam pertimbangan ini kata Najib, Kepton layak menjadi provinsi memiliki banyak akademis dan politisi, apalagi ada perwakilan di pusat, Hugua dan Amirul Tamin.
MAS’UD