TEGAS.CO.,BUTONSELATAN – Setelah viral di media sosial tentang gambar sejumlah kambing masuk Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel). Pemuda Busel meminta fasilitas kantor legislatif tersebut harus ditingkatkan.
Bagaimana tidak, selaku putra daerah Buton Selatan, tentu berita di salah satu media online itu terasa mengusik telinga karena menjadi perbincangan dan bahkan lelucon yang mengarah pada situasi dan kondisi kantor dan sejumlah aparatur yang ada di dalamnya.
Walau belum terkonfirmasi pasti kepada semua pihak, kapan waktu kejadian tersebut dan bagaimana tanggapan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan. Namun dalam media portal online TribunnewSultra.com itu telah merilis berita berjudul “Kantor DPRD Buton Selatan Dihuni Kawanan Kambing” tertanggal 19 Mei 2021, yang posting melalui akun Facebook disalah satu grup.
Mewakili pemuda Busel, Pembina Hima Busel, Asman Hamidu angkat bicara, menurutnya “Kita tidak perlu tergesa-gesa melakukan analisis terhadap postingan dan atau kejadian dalam gambar tersebut. Sebab ada beberapa pendekatan yang kita bisa rujuk atas wajar atau tidaknya bila ada hewan masuk menyelonong di sebuah kantor pemerintahan”.
“Pertama, bahwa sebelum postingan itu viral, mungkin semua pemangku pelayanan public aparatur sipil negara (ASN, BUMN, dan Non ASN Pemerintahan) sedang cuti bersama (libur lebaran Idul Fitri 1442 H). Dalam hal ini ada dua dugaan yakni gambar tersebut diambil saat jam di luar kantor/libur, dll dan atau pasukan Sekwan yang terdiri dari ASN, tenaga honorer, cleaning, dan keamanan memperpanjang libur atau tidak disiplin,” tukas Asman.
Kedua, kata Asman, pada kenyataannya bahwa Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan yang usianya menginjak 6 tahun itu bisa dikatakan belum memadai jika dilihat dari sisi keamanan gangguan dari luar.
“Jangankan kawanan hewan, ukuran sebesar manusia juga bahkan bisa lalu lalang tanpa ada kepentingan. Penyebabnya adalah memang pagar dan pelindung kantor tidak memadai, ditambah lagi kurang disiplinnya tenaga SDM yang melakukan pengamanan,” imbuh Ketua PANDAWA KEPTON itu.
Ketiga, sambung Asman, sebaiknya kita harus meminta tanggapan Ketua DPRD dan pemerintah tentang alokasi anggaran untuk fasilitas dan kelayakan Kantor DPRD itu.
Dari poin-poin di atas, terang Asman, maka wajar saja kita dan semua rakyat Busel memang harus sering mengingatkan perwakilan kita yang ada di DPRD Kabupaten Buton Selatan supaya selalu melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan administrasi mereka ke Pemda yakni satuan kerja Sekwan itu.
“DPRD harus tegas, bila disiplin dan profesional kerja serta tugas Sekwan tidak mampu mengakomodir dan mengatur segala urusan kantor dan administrasi DPRD, maka harus diganti. Sebab jika tidak, maka marwah DPRD bisa tercoreng atas hal-hal kecil yang mengarah pada institusi terhormat itu.” Tegas Asman.
Menurut Asman, masih banyak SDM atau putra daerah di Busel yang memiliki kualifikasi mumpuni.
Ketua GMBNI itu juga menghimbau agar DPRD harus melakukan evaluasi pembahasan penganggaran bersama eksekutif agar plot anggaran fasilitas dapat ditingkatkan, jangan hanya anggaran studi banding dan anggaran lain-lain yang digenjot.
“Ingat bahwa fasilitas kantor itu adalah marwah dan wibawa manusia yang ada di dalamnya. Meskipun juga kita sadari bahwa namanya Kantor DPRD adalah kantor semua masyarakat namun ada mekanisme ketertiban yang ada di sana,” tutup Asman.
H5P