TEGAS.CO,. NUSANTARA – Belum selesai masalah kelangkaan minyak goreng, kini harga pangan lainnya ikut melonjak pula. Seperti yang dilansir dari Mediaindonesia.com ungkapan ANGGOTA DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan kondisi di lapangan yang terjadi di seluruh Wilayah Indonesia, di mana kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi Pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini, diduga telah menaikkan angka kemiskinan.
Ia meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.
Lanjutnya Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus chek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.
Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar nonsubsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen (MediaIndonesia.com).
Kapitalisme Akar Masalah
Adanya kelangkaan minyak goreng dan kemudian harga pangan lainnya ikut melonjak, sebenarnya ada apa di negeri ini? Yang sumber daya alamnya melimpah tapi rakyatnya sengsara.
Harus berharap kemana rakyat hari ini?? Apakah kepada negara? Atau kepada pejabat-pejabat yang duduk disinggasana? Tapi rakyat sudah malas berharap kepada negara atau kepada pejabat-pejabat negara yang hanya memperebutkan kursi kekuasaan yang tidak mencari solusi tepat untuk rakyatnya.
Akar masalah dari ini semua adalah kapitalisme. penerapan kapitalisme akan selalu berimbas pada penderitaan rakyat dan kegembiraan bagi konglomerat, pengusaha dan korporasi.
kapitalisme sejak awal memang rakus dan jahat. Kerakusan itu berpijak pada prinsip kebebasan kepemilikan.Dengan prinsip ini siapa pun bebas memiliki harta, baik milik individu maupun umum.Walhasil, kebebasan kepemilikan tidak memiliki batas harta yang boleh dan tidak boleh individu miliki.
Prinsip ini yang melahirkan liberalism pasar dan menjadi role model ekonomi bagi kapitalisme. Jadi, jika Negara merasa kewalahan dan tidak kuasa mengontrol sifat rakus manusia, hal itu karena kapitalisme memang membentuk manusia kapitalistik yang hanya mengejar profit.
Sistem ekonomi kapitalisme jelas menciptakan kejahatan structural dalam bentuk paket kebijakan yang serba kapitalistik dan liberal. Jadi jika sumber daya alam masih dikuasai oleh para pemilik modal dan individu-individu jangan harap rakyat akan sejahtera.
Jika telah tampak kerusakan akibat kapitalisme, apa kita masih berharap dari sistem ini? Sungguh, kapitalisme merusak segalanya dari lahirnya akidah sekulerisme yang menjadikan pemimpin tidak memiliki kepekaan, empati, ataupun sikap amanah menjalankan kekuasaannya, kapitalis juga melahirkan politik transaksional ala demokrasi yang mementingkan kepentingan korporasi semata.
Lantas, sistem apakah yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat?! Jawabannya tentu islam.Saatnya kita kembalikan pada islam.
Islam Solusinya
Islam telah terbukti secara empiris dan historis menyejahterakan rakyatnya. Islam memiliki sejumlah konsep yang sangat kontradiktif dengan kapitalisme. Pertama, islam mengklasifikasikan harta kepemilikan menjadi tiga bagian yaitu kepemilikan individu, umum dan negara.
Dengan pembagian ini pengelolaan harta milik umum dan negara akan tampak jelas. Dengan klasifikasi ini pula negara dapat menetapkan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kemaslahatan rakyat. Kedua, pengawasan dan sanksi tegas.
Dalam sistem pemerintahan islam (Khilafah), terdapat lembaga hisbah yang berfungsi mengontrol dan mengawasi ketersediaan kebutuhan pokok di pasar serta menindak tegas para penimbun dan pedagang curang. Ketiga, menjaga keberlangsungan mekanisme pasar yang sehat. Islam melarang praktik penimbunan, liberalisasi perdagangan, penipuan, monopoli, dan praktik curang lainnya dan islam juga melarang mematok harga.
Keempat, politik ekonomi berbasis riayah suunil umat. Seiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Islam tidak mengenal politik balas budi. Dalam islam penguasa adalah pelaksana hukum islam dan pelayan bagi rakyatnya.
Tugasnya adalah melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan asasi mereka. Dengan penerapan islam yang menyeluruh akan melahirkan pemimpin bertakwa dan amanah. Setiap kepemimpinan akan mendapat balasan yang sesuai. Jika amanah, surga menantinya. Jika khianat dan zalim, sisksa Allah SWT tidak luput padanya.
Wallahu A’lam bisa shawab
Penulis: Ummu Hanif (Pemerhati Sosial)
Publisher: Yusrif Aryansyah
Komentar