oleh

Garuda Disuntik Lagi, Akankah Gagal Lagi

Garuda Disuntik Lagi, Akankah Gagal Lagi. foto: Fhya N (Aktivis Dakwah Kampus)

TEGAS.CO,. NUSANTARA – Mencuak kabar bahwa maskapai Garuda Indonesia mendapat suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun pada tahun 2022 ini. Hal tersebut disepakati Panitia Kerja (Panja) penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI dan disahkan setelah Panja dan Kementrian BUMN menyepakati pelaksanaan skema penyelamatan bisnis dan keuangan emiten dengan kode saham GIAA.

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI, Manurung bahwa Panja menyetujui adanya pemberian PMN sebesar Rp,7,5 triliun kepada Garuda. Anggaran ini bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022. Anggaran ini akan diperoleh Garuda, bila maskapai penerbangan ini mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kreditur. Saat ini PKPU tengah berlangsung. (Ekonomy.okezone.com)

Sementara itu, Wakil Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmojo  berujar mengenai utang PT Garuda Indonesia (Persero) telah menembus US 9,8 triliun atau nyaris setara dengan Rp 140 triliun (asumsi kurs Rp 14.247). Jumlah utang terbesar berasal dari kewajiban pembayaran sewa pesawat kepada lessor. (Tempo.com)

Sebenarnya masalah kerugian Garuda Indonesia bukan hanya berasal sewa maskapai kepada lessor ataupun pandemic. Tetapi kerugian besarnya dikarenakan Korupsi besar-besaran yang terjadi. Seharusnya publik tak melupakan itu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Agung RI ST. Burhannuddin bahwa perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia (Persero) TBK (GAA) tahun 2021. Adapun jumlah utang korupsi yang dicatat oleh KPK mencapai 390 Milyar. (Kontan.co.id)

Jelaslah bahwasanya pangkal masalah kerugian bukan hanya dari pengeluaran yang tinggi akibat biaya sewa. Pasalnya meskipun pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui PMN untuk Garuda Indonesia tetap saja kondisi maskapai flag carrier itu tidak juga membaik. Tetapi pangkal kerugian itu bersumber dari korupsi gila-gilaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Negara yang harus menanggung kerugian tersebut dengan mengorbankan uang rakyat.

Meskipun dibiayai dana dari rakyat. Tetap saja rakyat tidak menikmati keuntungannya. Untuk menikmati fasilitas maskapai tersebut toh rakyat harus merogoh kocek yang besar. Bahkan harga yang ditetapkan pun tidak bersahabat dengan kantong rakyat kecil.

Lagi-lagi rakyat dibuat terluka, niatnya menyelamatkan perusahaan malah mensejahterakan para tikus berdasi. Inilah karakter penguasa dalam sistem kapitalis. Penguasa yang juga pengusaha.  Tak peduli pada rakyat.

Penguasa mencari keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk dirinya dan kelompoknya. Rakyat dibutuhkan ketika ada maunya saja. Hubungan mereka dengan rakyat hanya sebatas seperti pembeli dan penjual, yang hanya menginginkan keuntungan dari rakyatnya sendiri, bukan menjadi pihak yang siap melayani rakyatnya.

Lain halnya dengan sistem ekonomi Islam. Rujukannya jelas yaitu Al-Qur’an dan As sunnah yang menjadi dasar untuk mengatur segala lini kehidupan. Apapun masalahnya semua bisa teratasi dengan baik. Termasuk dengan mekanisme transportasi  baik dari segi pembiayaan maupun dari segi pengelolaannya tak luput untuk di urusi.

Dalam masalah transportasi Islam tidak pernah membebankan pembiayaan alat transportasi kepada rakyat. Pasalnya keberadaan transportasi yang diselenggarakan Negara adalah untuk melayani rakyat, oleh Karena itu, tujuan yang harus diraih adalah terurusinya rakyat secara sempurna, bukan pertimbangan untung rugi, apalagi memperkaya pribadi. Sebab Islam merajakan rakyat bukan penguasa.

Dengan sudut pandang ini, transportasi akan tersedia dalam wujud layanan terbaik, yaitu armada yang berkualitas, sumber daya manusia yang mahir, serta harga yang terjangkau. Inilah layanan transportasi yang ada dalam sistem pemerintahan Islam.

Pemerintahan Islam akan menyediakan pos dana khusus dari baitulmal untuk mendanai infrastruktur, yang akan dilakukan secara mandiri tanpa dana utang yang bisa menjahtuhkan kedaulatan Negara. Begitulah ketika transporatasi diposisikan sebagai pelayanan Negara bagi rakyatnya. Rakyat pun mendapatkan layanan transportasi terbaik dengan harga terjangkau, bahkan gratis.

Para pegawai Negara yang mengurusi transportasi dalam Islam juga berisi orang-orang yang amanah, mereka tidak akan silau pada harta hingga berlaku korup. Sebaliknya, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab karena yakin akan adanya hari penghisaban.

Oleh karenanya untuk menyelamatkan kerugian tidak hanya dengan suntikan dana, tetapi harus merubah tata kelola transportasi Negara dengan tujuan akhir bisa melayani rakyat dengan sangat baik dan sepenuh hati.

Waullahu’alam

Penulis: Fhya N (Aktivis Dakwah Kampus)

Publisher: Yusrif Aryansyah

Iklan Dishub Sultra

Komentar