TEGAS.CO., BUTON – Pengelolaan wilayah pesisir dan daerah konservasi berbasis masyarakat menjadi jalan untuk kesejahteraan. Hal ini dimungkinkan sebab sumberdaya pada tingkat desa merupakan unit pengelolaan terkecil dan saling terkoneksi dalam satu bentang alam.
DFW Indonesia melalui pendekatan Key Biodiversity Area memperkenalkan dan memperkuat model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat hukum adat Wabula.
“Inisiatif ini untuk memperkuat sistim pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan skala kecil” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia. Sabtu (23/7/22).
Untuk menunjang hak tersebut DFW Indonesia dan Burung Indonesia memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Kaombo dan Wilayah Pesisir pada 5 desa di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ke-5 desa tersebut adalah Holimombo Jaya, Wasampela, Wabula, Wabula 1 dan Wasuemba. “Rencana pengelolaan Kaombo tersebut telah disepakati untul di adopsi dalam RKPDes melalui Musrenbang Desa” kata Abdi.
Kepala Desa dan perwakilan masyarakat telah menyepakati beberapa rencana kegiatan untuk dibahas lebih lanjut dalam forum warga di desa. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan stakeholder di hotel Galaxy Inn Baubau, Jumat,( 22/7/2022).
La Tuni, Kepala Desa Wasuemba menyambut baik inisiatif tersebut karena dibangun secara partisipatif dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes) Wasuemba. “Kami mempunyai Kaombo atau zona inti yang telah dijaga secara turun temurun tapi belum mempunyai rencana pengelolaan” kata La Tuni.
Melalu program ini, kami telah menghasilkan rencana pengelolaan Kaombo dan rencana kegiatan yang akan dibiayai dari APBDes dan sumber lain.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton, Susi Raimuna mengatakan pihaknya mendukung pengelolaan kelautan dan pariwisata dalam bentang alam atau Key Biodiversity Wabula. “Kami akan melakukan kajian lebih detil tentang tahapan dan strategi pengembangan pariwisata dan perikanan di bentang alam Wabula” kata Susi. Hal ini bertujuan agar rencana pada tingkat desa dapat sejalan dan sinergis dengan rencana daerah secara makro.
REDAKSI