Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Kendari

KUA PPAS 2023 Kota Kendari Proyeksi Pendapatan Rp 1,2 Triliun

418
×

KUA PPAS 2023 Kota Kendari Proyeksi Pendapatan Rp 1,2 Triliun

Sebarkan artikel ini
KUA PPAS 2023 Kota Kendari Proyeksi Pendapatan Rp 1,2 Triliun
Wali kota Kendari (Kiri) Ketua DPRD (Kanan)

TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kota Kendari.

Pengajuan KUA PPAS diserahkan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir kepada Ketua DPRD Subhan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/9/2022) malam.

Dokumen KUA PPAS yang diserahkan ini kemudiqn akan dibahas dan ditetapkan DPRD.

Dalam draf KUA PPAS itu, Wali Kota mengatakan, besaran proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.1 triliun 274 miliar 259 juta.

Wali Kota menjelaskan bahwa ini merupakan kebijakan umum APBD Kota Kendari tahun 2023, yakni optimalisasi pendapatan daerah termasuk peningkatan investasi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan dan menggali sumber-sumber PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah melalui penerapan teknologi peningkatan pelayanan dan peningkatan pengawasan sehingga tingkat kebocoran PAD dapat tertangani serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD baru,” katanya.

Belanja daerah pada KUA PPAS tahun anggaran 2023, Wali Kota mengatakan, diproyeksikan sebesar Rp1 triliun 416 miliar 810 juta.

Dijelaskannya, belanja daerah akan diarahkan untuk dapat memberikan efek besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, perlindungan sosial, dan membuka lapangan kerja.

KUA PPAS 2023 Kota Kendari Proyeksi Pendapatan Rp 1,2 Triliun
Wali kota Kendari (Kiri) Ketua DPRD (Kanan)

Pasangan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran ini bilang, prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2023 diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, penerapan sistem teknologi dan informasi daerah, penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah pengangguran disertai dengan penyediaan lapangan kerja dan mendorong pemilihan dunia usaha.

“Percepatan pembangunan infrastruktur dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian dampak inflasi daerah,” ujarnya.

REDAKSI

Terima kasih