TEGAS.CO., KENDARI – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pelatihan kepemimpinan administrator angkatan VIII, Senin (26/9/2022).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sultra Lukman Abunawas. Pembukaan dan Penyematan Tanda Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII Pemerintah Kabupaten Bombana bekerjasama dengan BPSDM Prov. Sultra.
Penyematan oleh Wakil Gubernur Prov.Sultra Bapak DR. Drs.H. Lukman Abunawas, SH.,M.Si, MH di Aula Hotel Kubra Kendari.
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, pelatihan kepemimpinan administrator bertujuan untuk mencetak pemimpin yang kompeten.
“Serta untuk meningkatkan kompetensi manajerial administrator meliputi integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain serta mengelola perubahan dan pengambilan keputusan,” katanya.
Wagub menyebutkan, ada beberapa prinsip seseorang pada level administrator, yaitu harus memiliki kemampuan menggerakkan seluruh anggota timnya, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, punya team work yang solid, dan kreatif untuk mencapai tujuan organisasi.
“Mampu mempengaruhi anggota timnya untuk berkomitmen dan secara sukarela bekerja sama di bawah pimpinan pejabat administrator,” ujarnya.
Melalui pelatihan yang digelar selama 91 hari ini, Wagub mengharapkan akan diperoleh output yang berdampak pada peningkatan kompetensi manajerial administrator yang mempunyai daya kreatif dan inovatif serta kepekaan di masa pandemi.
“Peka terhadap krisis untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru sehingga menghasilkan aparatur bekinerja tinggi dan pelayanan publik tetap terjamin,” katanya.
Dimana katanya, semuanya mencari cara-cara baru dengan karakteristik situasi global saat ini sedang berkembang yang berpengaruh pada kehidupan di bidang ekonomi, menjadi dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas yang memerlukan pelayanan serba cepat dan tanggap oleh pemerintah daerah.
Wagub mencontohkan, era revolusi 4.0 mengharuskan setiap aparatur sipil negara (ASN) melakukan perubahan pelayanan publik untuk meningkatkan cakupan pelayanan tidak lagi manual tetapi secara online berbasis digital.
“Mengingat era ini merupakan era digital sehingga yang tidak mampu mengikuti perkembangannya akan termarjinalkan,” pungkasnya.
REDAKSI