TEGAS.CO,. KOLAKA – PT ANTAM Tbk UBPN Kolaka menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Pomalaa (Musrempom).
Musyawarah tersebut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kabut Kolaka, Selasa (9/5).
General Manager PT ANTAM Tbk UBPN Kolaka, Nilus Rahmat yang diwakili Business Support Senior Manager Ridho Anggoro KA menyampaikan bahwa sejak 2018 hingga saat ini, pihaknya telah mengimplementasikan Musrempom dengan mengucurkan anggaran 2 hingga 3 Miliar Rupiah setiap tahunnya kepada pemerintah desa/kelurahan di Pomalaa melalui program Musrempom.
Ridho juga menjelaskan, musrempom merupakan solusi bagi program-program pemerintah desa/kelurahan di Pomalaa, yang tidak terakomodir di dalam Musrembang daerah.
“Harapannya, program musrempom juga sejalan dengan program pemerintah yang ada di Bappeda Kolaka,” tutur Ridho Anggoro, KA dalam sambutannya di acara pembukaan Musrempom di Kantor Kecamatan Pomalaa.
Dalam kesempatan itu, Ridho Anggoro juga memastikan pendanaan program Musrempom tersebut tidak mengurangi komitmen ANTAM untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kolaka,
Diantaranya, sebut Ridho, pada tahun ini memberikan support pembangunan TPS-3R di Kelurahan Dawi-dawi, pembangunan LPJU, intervensi program Kotaku di Anaiwoi, kerjasama dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat serta pembangunan pagar Puskesmas Kecamatan Pomalaa.
Namun sejak 2018, musrempom yang dilakukan oleh pemerintah desa/ kelurahan mayoritas pada program infrastruktur.
Sementara disisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka juga telah banyak memberikan support pada pembangunan infrastruktur desa.
“Harapannya tahun ini akan fokus pada pemberdayaan dan penataan lingkungan, sesuai arahan pemerintah daerah Kolaka,” jelas Ridho Anggoro, KA
ANTAM juga bersama pemerintah desa/ kelurahan dan camat di Kecamatan Pomalaa bersepakat mengganti nama musrempom menjadi Mepokoaso, sebagai gambaran akan harapan perbaikan dan penataan lingkungan melalui intervensi dana CSR ANTAM UBPN Kolaka.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kolaka, Agus yang membuka secara resmi pelaksanaan Musrempom itu mengapresiasi program yang telah dilakukan ANTAM bersama pemerintah desa dan kelurahan di Kecamatan Pomalaa sejak 2018 lalu.
Namun demikian, dia menyayangkan semua anggaran CSR ANTAM melalui program Musrempom tersebut tidak pernah termuat dalam APBD Desa.
Menurutnya, setiap penerimaan dan pembelanjaan keuangan desa mesti dimasukkan kedalam APBD Desa, termasuk bantuan dari ANTAM.
“Karena hasil diskusi dengan BPKP maupun BPK, salah satu obyek pemeriksaan adalah sumbangan pihak ketiga, salah satunya bantuan pembangunan yang dibiayai oleh CSR ANTAM,” jelas Agus.
Tak hanya itu, Agus juga menyayangkan semua anggaran Musrempom yang dialokasikan kepada pemerintah desa/lurah hanya difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Sebab, status Pomalaa sebagai kota terbesar ke dua di Kolaka banyak mendapat perhatian dari pemerintah daerah, diantaranya dengan memberikan dukungan pendanaan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Kolaka.
“Sehingga, rasanya menjadi tidak maksimal, jika pemerintah desa/lurah masih memprogramkan pembangunan infrastruktur dalam usulan Musrempom yang dibiayai oleh ANTAM. Mestinya pemerintah desa/lurah memfokuskan anggaran tersebut untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan,” kata Agus lagi menjelaskan.
Dalam kesempatan itu, Agus juga mengapresiasi penyaluran CSR ANTAM di bidang kesehatan dan pendidikan yang selama ini sudah berjalan baik.
Namun dia menilai, untuk sektor pendapatan ekonomis riil, ANTAM mesti mengoptimalkan peranan BUMDES yang telah ada di Kecamatan Pomalaa.
Camat Pomalaa, Mirdan Athar berharap forum Musrempom atau Mepokoaso dapat menghasilkan program-program pembangunan yang maksimal di Kecamatan Pomalaa.
Dia juga berharap, di tahun ke-6 pelaksanaan program Musrempom yang kini berubah namanya menjadi program Mepokoaso, sudah tercantum dalam APBD Desa sehingga arah pembangunan desa yang dilakukan pemerintah bisa sejalan dengan program pemerintah daerah kabupaten.
“Saat ini, pemerintah fokus memprogramkan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal,” tutupnya.
Dengan demikian, Mirdan Athar meminta agar semua kepala desa dan lurah yang menerima program pendanaan dari CSR ANTAM mengusulkan program penguatan ekonomi dan pembangunan masyarakat.