TEGAS.CO,. KENDARI – Dalam mengatasi masalah bencana dan kemiskinan di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sultra akan mengambil langkah tepat untuk mengatasinya.
“Mengusulkan bantuan dari pusat beserta dengan BLT. kita juga sudah mulai mengupayakan upaya bantuan yang bersumber dari Pusat,” ujar Idawati Nurdin Kepala Bidang Linjamsos saat diwawancara usai kegiatan, Kamis (10/12/2023).
Selalu bergerak cepat melakukan koordinasi baik melalui telepon maupun WhatsApp Group, sehingga ketika ada bencana dapat secepatnya bergerak dengan berkoordinasi antar Kabupaten/Kota yang terjadi bencana sosial.
Melanjutkan program bantuan langsung tunai kepada para keluarga penerima manfaat berbasis data yang akurat atau data presisi.
Untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah dilakukan Dinsos bidang Linjamsos yaitu :
1). Menyalurkan BLT
2). Memberikan bantuan dengan melanjutkan kebijakan pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan pembangunan rumah.
3). Melakukan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat miskin di desa sesuai dengan potensi masing-masing.
Desa kemudian bekerjasama dengan Dinas Koperasi dalam Menindaklanjuti produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi bersama.
Berkaitan dengan program unggulan ini, ada beberapa yang akan dilakukan untuk memperkuat program yang sudah ada. Misalnya memastikan persediaan logistik tersedia setiap saat ketika ada bencana sosial. Kemudian di dalam ketahanan sosial lainnya, bagaimana masyarakat tahan terhadap bencana sosial.
ini dilakukan dengan memperbaiki atau mengaktifkan kembali Kampung siaga bencana termasuk bencana sosial.
Dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, tentu saja kita melakukan program koordinasi dengan beberapa dinas atau opini terkait. Sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan dari dinas sosial, tapi juga akan dilakukan sinkronisasi program dengan melalui koordinasi meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan koordinasi dengan pihak provinsi.
“Meski demikian, APBD bisa dialokasikan untuk mendukung atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka melengkapi kebutuhan masyarakat yang tidak tertutup dari dana APBD,” ujar ida.
Kita juga akan koordinasi dengan Para pengurus perusahaan, sehingga ada sebagian csr-nya bisa dialokasikan baik untuk jaminan sosial maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Publisher : Dion Pramono