Rakor DP3APPKB Sultra Penyusunan Kebijakan PUG

Rakor DP3APPKB Sultra Penyusunan Kebijakan PUG
Rakor DP3APPKB Sultra Penyusunan Kebijakan PUG

TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penyusunan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Rakor dilaksanakan di Aula Bappeda Sultra, Selasa (06/08/2024).

Kepala DP3APPKB Sultra, H. Abdul Rahim dalam paparannya mengungkapkan pentingnya memulai perumusan RAD PUG dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Iklan PUPR

Menurut Abdul Rahim, pemberdayaan terhadap perempuan harus menjadi perhatian utama. “ Jangan ada diskriminasi terhadap perempuan, untuk itu kita tingkatkan pemberdayaan agar tercipta kesetaraan gender,” katanya.

Abdur Rahim menambahkan, rakor ini sekiranya dapat dirancang pedoman RAD PUG yang lengkap dan terinci.

“Apa tujuan dan bagaimana mewujudkan kesetaraan gender di Sultra, tentu diperlukan kolaborasi dari stakeholder,” tambahnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan pengarusutamaan gender tidak cukup jika Dinas Pemberdayaan Perempuan saja. “ Kita harus melibatkan semua sektor, karena kalau berbicara pemberdayaan dan kesetaraan ini meliputi semua aspek, mulai dari infrastrukturnya, pendidikannya dan kesehatannya,” urai Abdul Rahim.

Rakor DP3APPKB Sultra Penyusunan Kebijakan PUG
Rakor DP3APPKB Sultra Penyusunan Kebijakan PUG

Di tempat yang sama, Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Sultra, Hj. Nurhajati selaku pelaksana kegiatan menjelaskan tujuan dari rakor tersebut untuk sosialisasi pelaksanaan PUG disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Provinsi Sultra.

“ Memastikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di setiap OPD serta pembuatan Program Kerja (pokja) PUG focal point gender,” ucap Nurhajati..

Dikatakannya, PUG merupakan kolaborasi dan sinkronisasi empat driver PUG, dimana Bapedda sebagai Ketua Pokja, P3APPKB sebagai Sekretaris, Inspektorat sebagai Pengawas dan BPKAD sebagai Pengarah Keuangan.

Turut hadir secara online (zoom) yang menjadi nara sumber, asisten deputi Kementerian PPA Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, DR. Iip Ilham Firman.

Nampak pula, Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra, La Ode Muh. Alwi serta jajaran OPD Pemprov Sultra.

REDAKSI

Komentar